Tugas-tugas Demokratik Kaum Proletariat Revolusioner

Partai Sosial Demokrat [Rusia], yang merupakan ekspresi sadar dari gerakan kelas buruh, bertujuan membebaskan rakyat pekerja sepenuhnya dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Pencapaian tujuan ini -- penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pembentukan masyarakat sosialis -- mensyaratkan perkembangan kekuatan-kekuatan produksi yang sangat tinggi dan pengorganisasian kelas buruh yang tinggi. Perkembangan penuh kekuatan-kekuatan produksi di dalam masyarakat borjuis moderen, perjuangan kelas yang luas, bebas, dan terbuka, dan pendidikan, pelatihan, dan pengorganisiran politik massa proletar adalah mustahil tanpa kebebasan politik. Oleh karenanya, kaum proletariat yang sadar kelas selalu berjuang untuk kebebasan politik yang sepenuh-penuhnya dan revolusi demokratik.

Kaum proletariat tidak sendirian di dalam tujuannya ini. Kaum borjuasi juga membutuhkan kebebasan politik. Anggota-anggota kelas berpunya yang berpikiran maju telah mengibarkan bendera pembebasan sejak dulu kala; kaum intelektual revolusioner, yang kebanyakan datang dari kelas-kelas ini, telah berjuang demi kebebasan dengan sangat berani. Akan tetapi, kelas borjuasi secara keseluruhan tidak mampu meluncurkan sebuah perjuangan yang tegas dalam melawan otokrasi; dalam perjuangan ini mereka takut kehilangan properti mereka yang mengikat mereka pada tatanan masyarakat yang ada hari ini; mereka takut terhadap aksi massa yang terlalu revolusioner, yang tidak akan berhenti pada revolusi demokratik tetapi juga mengharapkan revolusi sosialis; mereka takut pecah dari birokrat pemerintah, yang kepentingannya terikat seribu-benang dengan kepentingan kelas-kelas berpunya. Untuk alasan ini, perjuangan kaum borjuasi untuk kebebasan sangatlah memakan waktu, tidak konsisten, dan setengah hati. Salah satu tugas dari kaum proletariat adalah mendorong kaum borjuasi, mengibarkan di hadapan seluruh rakyat slogan-slogan revolusi demokratik, mulai bekerja dengan berani dan mandiri untuk realisasi slogan-slogan tersebut – dalam kata lain, menjadi pelopor, mengambil kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan seluruh rakyat.

Dalam mengejar tujuan ini, kaum Sosial-Demokrat Rusia telah melakukan banyak pertempuran untuk memerangi ketidak-konsistenan liberalisme borjuis. Mari kita ingat, misalnya, bagaimana Tuan Struve[1] memulai karirnya, yang tidak terhalangi oleh sensor, sebagai pejuang politik untuk “pembebasan” Rusia. Dia memulai debut politiknya dengan pengantarnya untuk “Memorandum” Witte[2], dimana dia mengedepankan slogan “Shipovian”[3] (untuk menggunakan terma politik hari ini), “Hak-hak, dan Zemstvo[4] yang berotoritas”. Partai Sosial-Demokrat mengekspos watak keterbelakangan, absurditas, dan reaksioner dari slogan tersebut. Partai Sosial Demokrat menuntut sebuah platform demokratik yang jelas dan tidak-kompromis, dan dengan sendirinya meletakkan platform tersebut sebagai bagian integral dari program Partai. Sosial Demokrasi harus memerangi pemahaman sempit dari tujuan-tujuan demokrasi. Pemahaman sempit ini merasuki jajaran Sosial Demokrasi ketika kaum Ekonomis[5] meremehkan tujuan-tujuan demokrasi, ketika mereka mengadvokasi “perjuangan ekonomik melawan para bos dan pemerintah”, dan bersikeras bahwa kita harus mulai dengan memenangkan hak-hak, dilanjutkan dengan agitasi politik, dan hanya setelah itu perlahan-lahan (teori tahapan) bergerak ke perjuangan politik.

Hari ini perjuangan politik telah meluas; revolusi telah menyebar ke seluruh penjuru bangsa; kaum liberal yang paling moderat telah menjadi “ekstrimis”. Maka dari itu tampaknya rujukan-rujukan historis kita mengenai masa lalu yang belum lama ini, seperti yang baru saja kita jabarkan di atas, tampaknya tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan gejolak yang sedang terjadi hari ini. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Benar kalau slogan-slogan seperti Dewan Konstituante dan pemilihan umum yang universal, langsung, dan adil dengan kertas suara rahasia (yang telah lama ada di Program Partai kaum Sosial Demokrat) telah menjadi slogan semua orang. Slogan-slogan ini telah diadopsi oleh Osvobozhdeniye[6] ilegal, dimasukkan ke dalam program Liga Osvobozhdeniye, telah menjadi slogan Zemstvo, dan sekarang diulang-ulang dalam berbagai bentuk oleh pers media legal. Bahwa demokrasi borjuis Rusia telah berkembang pada tahun-tahun dan bulan-bulan belakangan ini adalah sesuatu yang tak diragukan. Demokrasi borjuis sedang belajar dari pengalaman dan mencampakkan slogan-slogan mereka yang primitif (seperti slogan Shipovian “Hak-hak, dan Zemstvo yang Berotoritas”) dan sedang tertatih-tatih mengikuti di belakang revolusi. Tetapi mereka hanya tertatih-tatih mengikuti di belakang. Kontradiksi-kontradiksi baru antara kata dan perbuatan, antara demokrasi dalam prinsip dan demokrasi dalam “Realpolitik”, mulai muncul menggantikan kontradiksi yang lama, karena perkembangan revolusi terus mengedepankan tuntutan-tuntutan yang semakin hari semakin besar terhadap demokrasi. Namun demokrasi borjuis selalu terlambat di belakang peristiwa-peristiwa; sementara mengadopsi slogan-slogan yang lebih maju, demokrasi borjuis selalu terlambat; ia selalu memformulasikan slogan beberapa derajat di bawah level yang sesungguhnya diperlukan dalam perjuangan revolusioner untuk kebebasan sejati.

Marilah kita lihat slogan yang sekarang sudah diterima secara umum, “Bentuk Dewan Konstituante berdasarkan pemilihan umum yang universal, langsung, dan adil dengan kertas suara rahasia”. Apakah slogan ini memadai dari sudut pandang demokrasi yang konsisten? Apakan slogan ini memadai bila kita mempertimbangkan tugas-tugas revolusioner yang urgen hari ini? Jawaban untuk kedua pertanyaan ini hanya bisa negatif. Untuk yakin demikian, kita harus memeriksa program Partai kita dengan seksama, yang sayangnya jarang disebut dan disebar oleh organisasi-organisasi kita (Ada pengecualian, yang patut jadi teladan dimana-mana, yakni di Riga, Voronezh, dan Moskow dimana program Partai kita dicetak di selebaran-selebaran). Tuntutan kunci dari Program kita juga adalah pembentukan Dewan Konstituante popular (untuk singkatnya, mari kita setujui bahwa kata “popular” berarti pemilu yang universal, dsbnya.). Tetapi slogan ini tidak berdiri sendiri di dalam program kita. Konteks dan catatan-catatan tambahan yang ada mencegah kesalahpahaman bagi mereka-mereka yang paling tidak konsisten dalam perjuangan pembebasan atau bahkan bagi mereka yang menentang pembebasan. Di dalam program kita juga terdapat slogan-slogan lain seperti: 1) penumbangan otokrasi Tsar; 2) ganti rejim otokrasi dengan republik demokratik; 3) kedaulatan rakyat, yang dijaga dengan sebuah konstitusi yang demokratis, yakni konsentrasi otoritas tertinggi pemerintah sepenuhnya di tangan dewan legislatif yang terdiri dari perwakilan-perwakilan rakyat dan bersifat unicameral (sistem parlemen satu kamar kerja).

Adakah keraguan sama sekali kalau setiap kaum demokrat yang konsisten wajib menerima semua slogan-slogan ini? Kata “demokrat” itu sendiri -- dari etimologi dan dari signifikansi politik yang telah diperolehnya selama sejarah Eropa – menunjukkan kepercayaan terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, menggelikan kalau kita bicara mengenai demokrasi dan pada saat yang sama menolak bahkan salah satu slogan-slogan ini. Tetapi kontradiksi utama -- yakni kontradiksi antara harapan kaum borjuasi untuk mempertahankan kepemilikan pribadi dengan cara apapun dan harapan mereka untuk kebebasan -- begitu dalam sehingga para jurubicara atau pengikut liberalisme borjuis secara-tak-terelakkan menemui diri mereka dalam posisi yang menggelikan ini. Seperti yang diketahui semua orang, sebuah partai liberal yang sangat luas sedang terbentuk di Rusia dengan sangat cepat, sebuah partai yang mendapat dukungan dari Liga Osvobozhdeniye, orang-orang Zemstvo, dan koran-koran seperti Nasha Zhizn, Nashi Dihn, Syn Otechestva, Russkiye Vedomosti, dll., dll. Partai liberal-borjuis ini ingin dirinya dipanggil Partai “Konstitusional Demokratik”. Akan tetapi, pada kenyataannya, seperti yang dapat dilihat dari deklarasi-deklarasi dan program Osvobozhdeniye ilegal, partai ini adalah partai monarkis. Partai ini tidak menginginkan republik sama sekali. Ia tidak menginginkan parlemen unicameral, dan ia mengajukan Senat yang dipilih tidak langsung dan secara non-universal (berdasarkan kualifikasi residensial). Ia tidak ingin otoritas tertinggi pemerintah ada sepenuhnya di tangan rakyat (walaupun untuk retorika partai ini sangat senang berbicara mengenai transfer kekuasaan ke rakyat). Ia tidak ingin penumbangan otokrasi. Partai ini hanya ingin pembagian kekuasaan di antara (1) monarki; (2) Upper House atau Senat (yang akan didominasi oleh tuan-tuan tanah dan para kapitalis); dan (3) Lower House atau Majelis Tingkat Rendah, yang sendiri akan dibentuk atas prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karenanya, di hadapan kita adalah fakta bahwa kaum borjuasi “demokratik” kita, bahkan seperti yang diwakili oleh elemen-elemennya yang paling maju, paling terdidik, mereka-mereka yang paling tidak berada di bawah pengaruh kapital, terlambat di belakang revolusi. Partai “demokratik” ini takut terhadap kedaulatan rakyat. Sementara mengulang-ulang slogan Dewan Konstituante, partai ini pada kenyataannya mendistorsi esensi dan signifikasi slogan tersebut, dan menyesatkan rakyat dengan penggunaan, atau lebih tepatnya, penyalahgunaan slogan ini.

Apa itu Dewan “Konstituante popular”? Pertama, ia adalah sebuah dewan yang sungguh-sungguh mengekspresikan kehendak rakyat. Untuk ini, kita harus punya pemilu yang universal dalam semua aspek demokratiknya, dan jaminan penuh kebebasan melakukan kampanye politik. Kedua, ia adalah sebuah dewan yang sungguh punya kekuasaan dan otoritas untuk “melantik” sebuah pemerintahan politik yang akan menjamin kedaulatan rakyat. Jelas sekali kalau tanpa kedua syarat ini maka dewan ini tidak akan sungguh-sungguh popular dan tidak akan sungguh-sungguh konsituante. Meski demikian, para borjuasi liberal kita, para monarkis konstitusional kita (yang klaim demokrasinya adalah penghinaan terhadap rakyat) tidak ingin menjamin satupun syarat-syarat tersebut! Mereka tidak hanya gagal menjamin kebebasan kampanye politik atau pemindahan kekuasaan dan otoritas yang sesungguhnya kepada Dewan Konstituante, tetapi juga, sebaliknya, mereka ingin membuat kedua hal ini mustahil karena mereka ingin mempertahankan monarki. Kekuasaan dan otoritas yang sesungguhnya akan tetap berada di tangan Nicholas Sang Penjagal[7]. Ini berarti bahwa musuh utama rakyat adalah penyelenggaraan Dewan Konstituante dan “menjamin” pemilu yang bebas dan universal. Sungguh-sungguh demokratik! Ini berarti Dewan Konstituante tidak akan pernah dan (menurut gagasan kaum borjuasi liberal) tidak boleh sekalipun memiliki semua kekuasaan dan otoritas; ia akan menjadi dewan yang tidak punya kekuasaan dan otoritas sama sekali; dewan ini berfungsi hanya untuk meraih persetujuan, mencapai pemahaman, dan bernegosiasi dengan Nicholas II! Dewan Konstituante yang dipilih oleh pemilu universal tidak akan berbeda dengan sebuah Majelis Tingkat Rendah. Dalam kata lain, Dewan Konstituante, yang diselenggarakan untuk mengekspresikan dan melaksanakan kehendak rakyat, didesain oleh kaum borjuasi liberal untuk “mengekspresikan”, dengan melangkahi kehendak rakyat, kehendak Senat dan di atas segalanya kehendak monarki, kehendak Nicholas.

Tidakkah jelas bahwa dalam berbicara, berpidato, dan berteriak mengenai sebuah Dewan Konstituate popular, kaum borjuasi liberal, para tuan-nyonya Osvobozhdeniye, sesungguhnya sedang merencanakan sebuah dewan konsultatif yang anti-popular? Alih-alih membebaskan rakyat, mereka ingin mengikat rakyat, dengan cara-cara konstitusional, pertama, ke kekuasaan tsar (monarki), dan kedua, ke kekuasaan borjuasi besar (Senat).

Bila ada orang yang ingin membantah kesimpulan ini, biarlah dia nyatakan: (1) bahwa kehendak rakyat yang sesungguhnya dapat terekspresikan tanpa kebebasan propaganda sepenuhnya dan tanpa penghapusan privilese-privilese propaganda pemerintahan Tsar; atau (2) bahwa dewan delegasi-delegasi yang tidak punya kekuasaan dan otoritas -- karena kekuasan dan otoritas ini ada di tangan Tsar -- pada kenyataannya bukan merupakan sebuah badan konsultasi semata. Orang yang membuat salah satu pernyataan di atas pastilah seorang penipu yang tak tahu malu atau seorang dungu. Sejarah telah menunjukkan dengan tegas bahwa sebuah dewan perwakilan yang ko-eksis dengan bentuk pemerintahan monarki sesungguhnya adalah – selama kekuasaan pemerintah ada di tangan monarki – sebuah badan konsultasi yang tidak bisa membuat monarki membungkuk pada kehendak rakyat, tetapi hanya menyesuaikan kehendak rakyat dengan kehendak monarki, dalam kata lain sebuah dewan untuk membagi kekuasaan antara monarki dan rakyat, tawar-menawar kekuasaan, tetapi tidak menjadi kekuasaan itu sendiri. Sejarah telah menunjukkan dengan tegas pula bahwa sebuah pemilu yang benar-benar bebas bagi seluruh rakyat akan mustahil terjadi kalau rejim yang sekarang sedang melawan revolusi tidak diganti dengan pemerintahan provisional revolusioner. Dan kalaupun rejim Tsar ini akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah Dewan “Konstituen” (baca: konsultatif) dan akan memberikan jaminan formal kebebasan propaganda -- suatu hal yang mustahil terjadi --, semua fasilitas dan keunggulan kampanye yang superior dan luas yang bersumber dari kekuasaan negara yang terorganisir masih akan ada di tangannya. Keunggulan-keunggulan dan fasilitas-fasilitas propaganda selama pemilu dewan rakyat yang pertama ini akan dinikmati oleh orang-orang yang sejak dulu telah menindas rakyat dengan alat-alat kekuasaan mereka, dan rakyat mulai merebut kebebasan dari mereka dengan kekerasan.

Pendeknya, kita tiba pada kesimpulan yang sama, yang tekah kita capai pada edisi koran sebelumnya (Proletary, No. 3), ketika kita menganalisa masalah ini dari sudut lain. Slogan Dewan Konsituante popular, bila digunakan secara terpisah, pada saat ini adalah slogannya kaum borjuasi monarkis, sebuah slogan yang menyerukan sebuah kompromi antara kaum borjuasi dan pemerintahan Tsar. Hanya slogan menumbangkan pemerintahan Tsar dan menggantikannya dengan sebuah pemerintahan provisional revolusioner, yang tugasnya adalah menyelenggarakan Dewan Konstituante Popular, yang merupakan slogan perjuangan revolusioner. Kaum proletariat tidak boleh jatuh dalam ilusi, ketika dalam kegembiraannya mereka tertipu oleh slogan mereka sendiri. Bila kita gagal membentuk kekuatan rakyat bersenjata yang sama kuatnya dengan kekuatan angkatan bersenjata pemerintah, bila pemerintahan Tsar tidak dikalahkan sepenuhnya dan digantikan dengan sebuah pemerintahan provisional revolusioner, dewan perwakilan apapun, apapun sebutannya -- “popular”, “konsituen”, dsbnya. -- pada kenyataannya hanya akan menjadi dewan perwakilan borjuasi besar yang diselenggarakan untuk tawar-menawar pembagian kekuasaan dengan Tsar.

Semakin dekat benturan antara perjuangan rakyat dengan Tsar dan semakin besar kemungkinan terrealisasikannya tuntutan dewan perwakilan rakyat, maka semakin dekat kaum proletariat revolusioner harus mengawasi kaum “borjuasi” demokratik. Segera setelah kita meraih kebebasan, secepat itu pula sekutu proletariat ini akan menjadi musuh. Dua situasi akan memberi kedok pada perubahan ini: (1) karakter ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan tidak-berkomitmen dari slogan-slogan demokratik kaum borjuasi; dan (2) usaha untuk mengubah slogan-slogan kaum proletariat menjadi kata-kata kosong saja, menggantikan jaminan kebebasan dan revolusi yang sesungguhnya dengan janji-janji. Kaum buruh sekarang harus mengawasi “kaum demokrat” dengan seksama. Kata-kata “Dewan Konstituante popular” tidak akan lebih dari kata-kata saja bila -- karena kondisi-kondisi penyelenggaraan kampanye pemilu dan pemilu itu sendiri itu -- dewan ini gagal mengekspresikan kehendak rakyat, bila dewan ini tidak punya kekuatan untuk membentuk rejim yang baru. Isu paling utama hari ini sedang bergeser dari masalah menyelenggarakan Dewan Konsituante popular ke masalah metode bagaimana Dewan ini diselenggarakan. Kita sedang memasuki peristiwa-peristiwa yang menentukan. Kaum proletariat tidak boleh menggantungkan nasibnya pada slogan-slogan demokratik umum, tetapi harus mengedepankan slogan-slogan proletariat-demokratik mereka sendiri dalam keseluruhannya. Hanya kekuatan yang dipandu oleh slogan-slogan ini dapat benar-benar memastikan kemenangan mutlak revolusi.

____________________________________________________

[1] Peter Struve (1870-1944) adalah seorang politisi dan intelektual terkemuka Rusia, yang awalnya seorang Marxis, lalu menjadi liberal. Ia adalah salah seorang pendiri Partai Konstitusional Demokratik, sebuah partai borjuis liberal.

[2] Sergei Witte (1849-1915) adalah seorang politisi ternama yang bertanggung jawab terhadap proses industrialisasi Kerajaan Rusia. Dia menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 1892 hingga 1903, dan Perdana Menteri Rusia pada 1905-06. Pada 1899, dia menulis sebuah momerandum kepada Tsar Nicholas, yang isinya menentang perluasan Zemstvo (badan-badan pemerintahan lokal) yang menurutnya tidak sesuai dengan rejim otokrasi. Memorandum ini memainkan peran penting dalam perkembangan gerakan Liberal di Rusia.

[3] Dmitri Shipov (1851-1920) adalah seorang politisi monarkis Rusia dan pemimpin gerakan Zemstvo. Dia percaya bahwa Rusia harus diperintah oleh otokrasi. Walau dia mendukung perluasan Zemstvo sebagai badan perwakilan rakyat, dia hanya menginginkan badan-badan ini menjadi badan konsultasi atau pemberi-opini tanpa kekuatan politik sama sekali. Slogannya adalah “Kekuasaan tertinggi adalah milik Tsar; opini – milik rakyat”.

[4] Zemstvo adalah badan-badan pemerintah lokal di pedesaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan Rusia, yang dibentuk pada 1864.

[5] Kaum ekonomis adalah mereka yang membatasi perjuangan buruh pada tuntutan-tuntutan ekonomi, dan meremehkan perjuangan politik buruh karena menurut mereka buruh tidak siap untuk perjuangan politik. Lenin dan kaum Bolshevik berpolemik keras dengan kaum Ekonomis.

[6] Osvobozhdeniye, dalam bahasa Rusia berarti “Kebebasan”, adalah koran kaum borjuasi liberal yang mulai terbit pada 1902.

[7] Nicholas II (1894-1917) adalah kaisar Rusia terakhir, yang dilengserkan pada Revolusi Februari 1917 dan lalu dieksekusi setelah Revolusi Oktober oleh Bolshevik. Ia dijuluki Nicholas Sang Penjagal setelah memerintahkan pembantaian Minggu Berdarah pada 1905.

Source: Militan (Indonesia)