Perspektif Politik Militan 2018

Sepuluh tahun setelah krisis finansial 2008 yang mengguncang dunia secara ekonomi, sosial dan politik, dunia telah berubah dan hampir-hampir rupanya tak bisa kita kenali lagi. Dunia telah terjungkir balik. Semua yang tampaknya kokoh ternyata kopong, dan roboh begitu saja ketika terhempas angin perubahan yang semakin hari hembusannya semakin kencang. Inilah dunia yang sedang kita masuki hari ini. Dari sekelumit peristiwa politik yang tampaknya kacau balau ini, yang di permukaan tampak simpang siur tanpa makna, kita harus menemukan benang merah yang mengikat semuanya. Hanya dengan demikian kita bisa menemukan tempat kita di dalamnya dan memformulasi program kerja yang tepat dan terarah untuk mengubah dunia, karena seperti kata Karl Marx: “Para filsuf hanya menafsir dunia dalam berbagai cara; akan tetapi persoalannya adalah mengubahnya.”

[Source]

Sejak krisis finansial 2008, legitimasi kapitalisme terus tergerus. Dipicu oleh meledaknya balon kredit perumahan, sistem kapitalisme mengungkapkan kontradiksinya yang tak terpecahkan – yakni krisis overproduksi – bukan dalam lembar-lembar buku Das Kapital tetapi dalam realitas yang nyata. Begitu banyak rumah telah tegak dibangun oleh kelas buruh, tetapi mereka yang membangunnya tidak mampu menghuninya karena kemampuan membelinya tidak mencukupi. Pada ketinggian krisis finansial 2008, puluhan juta rumah terbengkalai kosong sementara jutaan pekerja jadi tunawisma atau terpaksa hidup berhimpitan di satu rumah dengan banyak orang. Krisis perumahan hanyalah satu manifestasi dari krisis overproduksi di bawah kapitalisme. Dari semua bentuk masyarakat yang pernah ada, hanya kapitalisme yang melempar jutaan orang ke lembah kemiskinan di tengah keberlimpahan yang ada.

Mimpi Kapitalis

Krisis finansial 2008 mulai menghancurkan apa yang telah lama dijanjikan oleh kapitalisme kepada para budaknya: “Bila kau singsingkan lengan bajumu, bekerja keras dengan rajin dan jujur, maka kau dan keluargamu akan hidup sejahtera.” Di AS, ini dikenal sebagai “American Dream” atau “Mimpi Amerika”, etos kapitalis yang paling digembar-gemborkan. Namun mimpi ini telah berakhir, dan bahkan bagi selapisan besar telah menjadi mimpi buruk.

Sebuah sistem kemasyarakatan mampu bertahan kalau ia bisa terus memajukan kemanusiaan, yang dalam analisa terakhir berarti memajukan kekuatan produksi. Ketidakmampuan kapitalisme hari ini untuk mengembangkan kekuatan produksi – sesuai dengan sumber daya dan kapasitas yang ada – menjadi landasan bagi berbagai krisis ekonomi, politik dan sosial yang kita saksikan hari ini.

Tidak sedikit pembela kapitalisme yang mencoba membantah ini, dan mengatakan bahwa kapitalisme masih merupakan kekuatan progresif. Mereka mengutip data ekonomi ini dan itu yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Tetapi masalahnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi kemampuan -- atau dalam hal ini, ketidakmampuan -- kapitalisme menggunakan kapasitas dan sumber daya yang ada sepenuhnya. Di sini kita melihat bagaimana kapitalisme telah menjadi batu penghalang bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan.

Bagi rakyat pekerja, kemajuan ekonomi berarti mereka harus merasakan bahwa kehidupannya terus membaik dari hari ke hari, atau setidaknya ia bisa melihat dengan jelas sebuah masa depan yang lebih cerah baginya dan anak cucunya. Tetapi hari ini semakin banyak rakyat pekerja yang sudah tidak bisa lagi membayangkan hari depan yang lebih baik. Mereka ingin bekerja tetapi sistem ekonomi yang ada tidak bisa menyediakan pekerjaan. Bagi yang beruntung punya pekerjaan, mereka terus dibayangi oleh PHK, dan sekeras apapun mereka bekerja mereka tetap berjalan di tempat, atau bahkan semakin tertinggal.

Perasaan ketidakadilan ini terkonfirmasi oleh data yang baru-baru saja dirilis oleh Oxfam pada awal tahun ini. Studi ini menemukan bahwa 82 persen kekayaan yang tercipta pada 2017 berakhir di tangan 1% orang yang terkaya, sementara 3,7 miliar rakyat termiskin – yakni separuh umat manusia – kekayaannya tidak meningkat sama sekali. Studi yang sama juga menunjukkan bagaimana 42 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan separuh populasi dunia. Tahun lalu studi yang sama memberi jumlah 61 orang, yang berarti semakin hari konsentrasi kekayaan – dan kekuasaan – semakin menyempit. Seorang buruh patut bertanya: apa mungkin 42 orang bekerja lebih keras daripada 3,7 miliar rakyat? Dari fakta inilah tiba perasaan bahwa ada yang tidak adil dalam masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Engels: “Persepsi yang terus tumbuh bahwa institusi-institusi sosial yang ada tidaklah masuk akal dan tidak adil, bahwa nalar telah menjadi absurd, dan benar telah menjadi salah, hanyalah bukti bahwa ada perubahan-perubahan yang sedang berlangsung secara diam-diam dalam mode produksi dan pertukaran, yang sudah tidak lagi sesuai dengan tatanan sosial yang ada.” (Sosialisme Utopis dan Sosialisme Ilmiah)

Reaksi Kapitalis atas Kesenjangan

Semakin besarnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin – atau lebih tepatnya antara kapitalis dan kelas buruh – sudah diakui bahkan oleh para pemimpin kapitalis sedunia. Dalam acara “kumpul-kumpul” mereka setiap tahun, yang dikenal sebagai Pertemuan Davos atau Forum Ekonomi Dunia, para tuan dan nyonya dari kelas elite yang terhormat ini berlomba-lomba mengutuk kesenjangan ekonomi. Tetapi ini bukan datang dari hati nurani mereka, atau keberpihakan mereka terhadap kaum miskin. Ini datang dari ketakutan mereka kalau kaum tertindas akan memberontak. Mereka paham betul kalau kesenjangan yang berlebihan ini akan dan telah menciptakan keresahan di antara kaum miskin, dan perasaan resah ini dapat berubah dengan cepat menjadi revolusi yang dapat menjungkirbalikkan seluruh dunia mereka.

Dari tahun ke tahun mereka berkomitmen memerangi kesenjangan ini, dengan berbagai proposal program dan kebijakan yang tampak pintar. Tetapi kepentingan kelas mereka bertentangan dengan ini. Kapitalisme hanya bisa berfungsi dengan pengejaran profit, dan secara inheren pengejaran profit berarti akumulasi kekayaan di satu sisi dan akumulasi kemiskinan di sisi lain, yakni di sisi kelas buruh yang adalah mayoritas. Oleh karenanya memohon kapitalis untuk tidak mengejar profit adalah seperti memohon singa untuk makan sayur kol.

Sementara tidak sedikit pemimpin dunia yang mulai khawatir akan konsentrasi kapital yang sedang berlangsung. Kita melihat bagaimana George Soros dan majalah The Economist mengkritik korporasi monopoli raksasa seperti Amazon, Apple, Google dan Facebook karena mereka tumbuh begitu besar dan mendominasi pasar. Mereka mengeluh bagaimana empat korporasi raksasa ini – dan juga yang lainnya – begitu mendominasi pasar sehingga menjadi penghalang bagi kompetisi dan inovasi. Namun konsentrasi kapital atau pembentukan monopoli adalah keniscayaan di bawah kapitalisme. Kompetisi dan monopoli bukan dua hal yang bertentangan, yang bisa dipilih layaknya memilih baju, tetapi mengalir dari yang satu ke yang lainnya.

Demokrasi dan “Berita Hoax”

Kita juga dengar begitu banyak hingar bingar mengenai “fakenews” atau hoax. Kemenangan Donald Trump kabarnya tercapai karena berita hoax, yang terutama disebar oleh Rusia. Pada kenyataannya Donald Trump menang – atau lebih tepatnya Hillary Clinton dan semua kandidat pilihan kelas penguasa kalah – karena rakyat pekerja sudah muak dengan status quo. Krisis kapitalisme mendorong semakin banyak rakyat pekerja untuk mempertanyakan tatanan ekonomi dan politik yang ada. Inilah yang menjadi basis popularitas tidak hanya Donald Trump tetapi bahkan lebih penting lagi Bernie Sanders, sebagai kandidat dari luar status quo.

Usaha menyalahkan fakenews hanya menunjukkan kemunafikan dari kelas penguasa. Media massa yang dimiliki oleh segelintir kapitalis sampai hari ini bukanlah media yang melayani kebenaran, tetapi melayani kepentingan kapitalis. Lewat kendalinya terhadap semua saluran media, kelas kapitalis mengendalikan opini publik untuk mempertahankan kekuasaannya. Berita pemogokan buruh selalu dilaporkan dengan cara yang menyudutkan buruh. Kita masih ingat berita “Buruh dengan motor Kawasaki”. Media menggambarkan Rakyat Papua sebagai makhluk setengah-binatang yang seharusnya berterima kasih atas investasi Freeport, sementara menutup mata mereka terhadap pembunuhan yang dilakukan setiap hari oleh tentara bayaran Freeport. Rakyat sedunia ditipu oleh berita kalau Irak memiliki senjata pemusnah massal, guna membenarkan serangan imperialis AS dan sekutu-sekutunya ke Timur Tengah, yang hasilnya sekarang adalah mimpi buruk di wilayah Timur Tengah. Mereka menyebar fakenews mengenai Hugo Chavez dan Revolusi Venezuela; mengenai Jeremy Corbyn dan kebangkitan Partai Buruh yang ia wakili. Dan fakenews terbesar dalam sejarah kita – yang tidak hanya diluncurkan oleh media Indonesia tetapi juga media seluruh dunia – adalah peristiwa G30S. Jutaan buruh dan tani menjadi korban dari fakenews. Media dunia justru bersorak sorai menyambut Orde Baru yang berdarah-darah ini, karena dengan ini Indonesia sekarang terbuka untuk bisnis.

Bila media arus utama sekarang telah kehilangan legitimasinya, ini tidak bisa disalahkan ke siapapun selain media itu sendiri. Rakyat pekerja yang resah atas dunia yang berubah begitu pesat ingin mencari penjelasan. Ketidakmampuan gerakan buruh – serikat buruh dan partai-partai politik buruh – dalam memberikan penjelasan dan solusi alternatif kepada rakyat luas mengenai krisis kapitalisme lantas memberi ruang bagi berkembangbiaknya berbagai saluran berita hoax.

Kapitalisme sendiri telah menciptakan kondisi yang subur bagi berkembangnya berita hoax dan berbagai teori konspiratif reaksioner. Rasisme, seksisme, sentimen anti-imigran, fundamentalisme agama, dan berbagai macam prasangka reaksioner ini telah lama ditumbuh suburkan oleh kapitalisme untuk memecah belah rakyat pekerja dan melanggengkan kekuasaannya. Di tengah krisis kapitalisme hari ini, prasangka-prasangka reaksioner ini lalu berlipat. Elemen-elemen kanan ekstrem yang biasanya hanya di pinggiran kini mendapat gaung yang lebih besar karena krisis kapitalisme mendorong selapisan rakyat pekerja yang putus asa untuk mencoba memahami dunia mereka yang terjungkir balik. Di dunia yang tampaknya sudah tidak ada lagi masuk akal, maka sentimen anti-nalar atau anti-logika, yang bahkan berbau mistis, tampak masuk akal.

Apa yang sedang kita saksikan adalah perwujudan dunia yang sedang memasuki krisis. Kelas penguasa khawatir kalau mereka mulai kehilangan kendali atas kontrol informasi mereka. Mereka salahkan internet, Facebook, dan Google. Rakyat pekerja sedang mencari kebenaran kelas mereka, dan jalan ini berliku. Tugas kaum revolusioner adalah memendekkan jalan ini, dengan membangun partai revolusioner yang mampu memberikan pemahaman yang jelas dan tegas kepada rakyat mengenai krisis kapitalisme dan jalan keluarnya.

Perpecahan di Atas

Angin perubahan sedang berhembus, dan yang pertama goyang adalah ranting-ranting di atas. Krisis kapitalisme yang mengguncang dunia telah menyebabkan perpecahan di antara kelas penguasa. Kelas penguasa bukanlah satu blok yang homogen. Walaupun kepentingan bersama mereka adalah melanggengkan mode eksploitasi kapitalisme, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara terbaik untuk melakukan ini. Ada sayap Republiken, Demokrat, Konservatif, Liberal, Religius, dan berbagai macam variasi dan kombinasi lainnya.

Di masa yang relatif damai, perbedaan di antara mereka tidaklah akut. Mereka telah mencapai kesepakatan gentlemen bersama untuk berbagi kue jarahan. Misalnya di Amerika Serikat, ada dua partai borjuasi: Demokrat dan Republiken. Kedua partai ini saling bergilir memenangkan kursi Presiden, Parlemen, dan Senat. Dengan sistem dua partai ini, tidak ada perubahan fundamental. Yang disajikan ke rakyat hanyalah sirkus politik.

Sirkus politik dua partai ini sekarang terancam. Krisis kapitalisme telah mengganggu kesepakatan politik borjuasi AS. Ini ditandai dengan munculnya kuda liar seperti Bernie Sanders dari kubu Demokrat dan Donald Trump dari Republiken. Keduanya dari spektrum politik yang berseberangan tetapi mengekspresikan hal yang sama: retaknya tatanan politik status quo.

Fenomena serupa kita saksikan di partai-partai borjuis lainnya di seluruh belahan dunia. ANC, partai penguasa Afrika Selatan, mengalami krisis akut yang mengguncang partai ini, dengan tersingkirnya Zuma dan faksinya. Mugabe dari Zimbabwe, yang telah berkuasa layaknya Soeharto selama puluhan tahun, disingkirkan dalam drama kudeta yang diorkestra oleh orang-orang kepercayaannya sendiri.

Keresahan rakyat akibat krisis yang berkepanjangan telah meretakkan kepercayaan diri kelas penguasa. Ini menelurkan krisis politik dalam tubuh mereka sendiri. Perpecahan ini tidak hanya kita temui dalam ranah politik tetapi juga dalam ranah ekonomi dan dalam medan internasional.

Ancaman Proteksionisme

Salah satu motor penggerak ekonomi kapitalisme adalah perdagangan dunia yang bebas. Kapitalisme harus menyebar dan menancapkan kukunya di manapun. Produksi dan pasar untuk komoditas harus terus meluas. Kapital dan komoditas harus terus menghancurkan perbatasan-perbatasan negara bangsa. Inilah yang membuat kapitalisme lebih progresif dibandingkan sistem masyarakat sebelumnya, yakni feodalisme, yang bersifat provinsial dan sempit.

Tentunya perdagangan bebas kapitalisme pada akhirnya hanyalah kebebasan untuk meraup laba sebesar mungkin bagi segelintir pemilik modal. Di bawah panji perdagangan bebas, negeri-negeri kapitalis maju mendominasi perekonomian negeri-negeri lain dengan kemampuannya untuk memproduksi komoditas dengan lebih murah. Barang murah adalah senjata paling ampuh dari negeri-negeri Barat, lebih ampuh dari bedil dan meriam. Dengan barang murah kapitalis asing menaklukkan perekonomian domestik dari kaum borjuasi pribumi. Yang belakangan juga sebenarnya tidak segan jadi kacungnya kapitalis asing selama ini menjamin kerajaan kecilnya.

Kaum kapitalis menghindari krisis overproduksi dalam negerinya sendiri dengan mengekspor kapital dan komoditas yang berlebihan ke negeri-negeri lain. Namun bumi ini bulat. Setelah mengejar pasar dan profit ke Timur, sang kapitalis akan kembali lagi ke negeri sendiri dari arah Barat. Ia hanya menunda krisis overproduksi ini dan membuatnya menjadi lebih ganas, karena kini krisis overproduksi ini menjelma menjadi krisis global yang mengikat seluruh perekonomian dunia. Seperti yang Karl Marx katakan lebih dari 150 tahun yang lalu:

“Bagaimana caranya kaum borjuasi menanggulangi krisis [overproduksi] ini? Di satu sisi dengan penghancuran kekuatan produksi secara paksa; di sisi lain, dengan menaklukkan pasar-pasar baru, dan dengan eksploitasi lebih lanjut pasar-pasar lama. Dalam kata lain, dengan membuka jalan bagi krisis yang lebih luas dan lebih merusak, dan dengan mengurangi cara-cara untuk mencegah krisis itu.”

Perdagangan bebas dunia yang awalnya adalah tenaga pendorong kini telah berbalik menjadi tenaga perusak. Tidak ingin terseret oleh pusaran krisis global, kapitalis dari tiap-tiap bangsa kini ingin membebaskan dirinya dari jerat perdagangan dunia. Selapisan kapitalis kini berpaling ke proteksionisme, untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin membentengi perbatasan mereka dari kompetisi guna menjaga keselamatan industri dalam negeri mereka sendiri. Bea tinggi diimplementasikan untuk melindungi industri dalam negeri dari produk-produk luar negeri yang lebih murah. Perjanjian perdagangan internasional dinegosiasi ulang agar lebih berpihak pada industri dalam negeri.

Trump dengan kebijakan “American First”nya adalah refleksi dari menguatnya tendensi proteksionisme. Hal pertama yang dia lakukan sebagai Presiden AS adalah merobek perjanjian TPP (Trans-Pacific Partnership) dan TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Dia juga mengancam akan membatalkan NAFTA (North American Free Trade Agreement) dengan Meksiko dan Kanada – salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di Amerika Utara yang telah berlaku sejak 1994 – kalau perjanjian ini tidak diubah untuk menjamin kepentingan industri AS. Misalnya untuk melindungi industri kayu, AS ingin menetapkan bea 20% terhadap impor kayu dari Kanada, karena AS menuding pemerintahan Kanada memberikan subsidi pada perusahaan kayu Kanada. AS juga ingin Meksiko menghentikan program “maquiladora”, sebuah program pemerintahan Meksiko yang memperbolehkan perusahaan AS untuk membuka pabrik perakitan di Meksiko, dan dengan demikian ini memindahkan pekerjaan dari AS ke Meksiko. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Brexit, atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, juga adalah ekspresi dari tendensi proteksionisme. Inggris tidak ingin diikat oleh berbagai regulasi Uni Eropa yang dinilainya tidak menguntungkan bagi kapitalisme Inggris. Terutama Inggris tidak ingin terseret oleh krisis ekonomi yang sedang melilit sejumlah anggota Uni Eropa, seperti Yunani, Spanyol dan Italia. Krisis di satu negeri anggota UE akan berdampak pada seluruh UE. Tetapi masalahnya Inggris masih ingin bisa mengakses pasar Uni Eropa. Ini seperti mimpi di siang bolong. Kapitalis Inggris ingin yang baik saja dari Uni Eropa dan menolak yang dianggapnya buruk. Donald Tusk, presiden Dewan Eropa, mengecam Inggris yang ingin “memilah yang baik saja” bagaimana hubungan masa depannya dengan UE. Rencana Brexitnya Theresa May, Perdana Menteri Inggris, adalah “murni ilusi” menurut Donald Tusk. Intinya, negeri-negeri anggota Uni Eropa tidak akan memberi akses pasar pada Inggris kalau Inggris tidak mengikuti semua regulasi Uni Eropa, dan juga membuka pasarnya pada UE. Inilah mengapa negosiasi antara UE dan Inggris mengenai Brexit sangatlah alot.

Yang kita saksikan adalah perang dagang yang semakin tajam antar negara-negara kapitalis. Di momen krisis yang berkepanjangan ini, tiap-tiap kapitalis ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan yang lainnya. Masalahnya, kalau semua negeri kapitalis melakukan hal yang sama, yakni menutup perbatasannya, ini akan memperlambat perdagangan dunia. Perlambatan perdagangan dunia akan mendorong perekonomian dunia semakin dalam ke jurang krisis. Inilah yang menjadi kekhawatiran dari banyak ekonom. Kebijakan proteksionislah yang memperparah krisis 1929.

Tidak ada jalan keluar bagi kelas kapitalis. Mereka telah menemui jalan buntu. Kebijakan proteksionis maupun kebijakan perdagangan bebas tidak akan menyelesaikan krisis yang ada. Bagi kelas buruh, beban krisis kapitalisme tetap harus ditanggung oleh mereka terlepas kebijakan apa yang diimplementasikan oleh kapitalis.

Perubahan Perimbangan Kekuatan Imperialis

Di tengah periode krisis ini kita juga saksikan pergeseran perimbangan kekuatan-kekuatan imperialis. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, AS adalah kekuatan imperialis yang mendominasi seluruh dunia. Tetapi hari ini, kekuatan AS mulai melemah secara relatif. Pada 1945, AS bertanggung jawab atas lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Hari ini angka tersebut telah menurun menjadi sekitar 20%. Pengaruh AS di banyak belahan dunia juga melemah, yang dicerminkan oleh kegagalannya untuk menjaga stabilitas Timur Tengah kendati telah menghabiskan begitu banyak sumber daya – dan juga nyawa banyak tentara – di sana.

Tetapi tentunya kita tidak boleh membesar-besarkan pelemahan ini. Pelemahan secara relatif ini berarti AS tidak bisa memainkan peran yang sama seperti dulu, seperti yang kita lihat dengan kekacauan di Afghanistan, Irak dan Suriah. Melemahnya AS berarti semakin besarnya pengaruh Rusia (terutama di Suriah dan Ukraina), Cina (di Afrika dan Asia Pasifik), dan Jerman (di Uni Eropa). Ini juga berarti AS tidak bisa lagi seenaknya mendikte pemerintah-pemerintah lain. Tiap-tiap negeri kapitalis punya agenda mereka sendiri dan tidak jarang ini berbenturan dengan kepentingan AS, dan kini ketika AS mulai melemah mereka tidak lagi segan-segan menentang AS. Namun dalam hal pengaruh politik, ekonomi dan militer, masih belum ada yang bisa menandingi AS. Kita cukup melihat anggaran militer AS (611 miliar dolar), yang lebih besar daripada total 8 negeri yang menyusulnya (Tiongkok, Rusia, Arab Saudi, India, Prancis, Inggris, Jepang dan Jerman).

Melemahnya posisi ekonomi AS terutama diisi oleh Tiongkok, yang mulai meregangkan ototnya. Tiongkok hari ini sudah menjadi negeri kapitalis. Hanya mereka yang buta bisa berpikir kalau Tiongkok adalah negeri sosialis atau Komunis. Prinsip kepemilikan pribadi atas alat produksi, pengejaran laba dan pasar bebas sudah menjadi fitur dominan dalam masyarakat Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok hanya “Komunis” dalam nama saja. Pada kenyataannya telah menjadi partainya kelas borjuasi baru.

Jumlah miliarder Tiongkok melebihi AS, dengan setiap minggu 2 miliarder baru tercipta di Tiongkok. Tidak hanya itu, kapitalis baru Tiongkok ini juga memiliki nafsu ekspansi yang besar. Baru-baru ini, miliarder Tiongkok Li Shufu membeli 10 persen saham perusahaan Mercedes-Benz (Daimler), senilai 8,9 miliar dolar, yang membuatnya menjadi pemegang saham terbesar. Tiongkok juga dalam 5 tahun terakhir melebarkan pengaruh ekonominya ke seluruh penjuru dunia, dengan investasi ratusan miliaran dolar ke benua Afrika, Pakistan, Asia Tenggara, dan bahkan negeri-negeri kapitalis maju. Sebagai kekuatan kapitalis baru, Tiongkok harus “bersarang dimana-mana,” sesuai dengan karakter kapitalisme itu sendiri.

Rusia di bawah Putin juga mulai menjadi penantang dominasi AS, terutama di Timur Tengah dengan intervensinya di Suriah. Tidak ada yang bisa terjadi di Suriah hari ini tanpa seizin Rusia – dan juga Iran. AS terpaksa harus mengakui kenyataan pahit ini. Ini juga menjelaskan gencarnya kampanye anti-Rusia yang sekarang diluncurkan oleh kelas penguasa AS. Rusia dituduh menyabotase demokrasi AS, dan bahkan sekarang segala sesuatu yang buruk di AS tampaknya dengan mudah disalahkan ke Rusia. Tidak bisa dipungkiri kalau Rusia mengintervensi proses politik di AS, dan tidak hanya AS saja tetapi juga banyak negara lain. Tetapi ini bukan sesuatu yang unik yang dilakukan oleh Rusia saja. AS adalah yang paling ahli mengintervensi dan menyabot proses politik negara-negara lain, dengan menyokong kudeta (di Indonesia pada 1965 misalnya, dan banyak lainnya), menyetir pemilu di banyak negara, dsb. Kemunafikan kelas penguasa sungguh tidak ada akhirnya.

Laju Ekonomi Indonesia di tengah Badai Dunia

Selama satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5%.Rejim bersorak sorai menyambut kabar gembira ini. Mereka dengan cepat lupa, atau ingin rakyat dengan cepat melupakan, janji bombastis pertumbuhan 7% yang dibuat kubu Jokowi selama kampanye pilpres yang lalu. Jokowi dan kabinetnya mendapat sanjungan tinggi dari kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, atas pencapaian-pencapaiannya ketika berkunjung pada akhir Februari lalu. Tentunya para pejabat kita terbuai sampai ke awang-awang oleh sanjungan dari Tuan/Nyonya besar mereka dari IMF.

Pertumbuhan 5% di tengah perekonomian dunia yang lesu dan menolak beranjak maju (dengan kisaran pertumbuhan 3%) mungkin bisa dikatakan pencapaian. Tetapi kontras ini bukan menunjukkan kecakapan dari para pejabat dan politisi di gedung DPR dan Istana Presiden, melainkan kondisi rapuh perekonomian dunia yang terus mengancam menyeret Indonesia. Awal tahun 2018 sudah dibuka dengan anjloknya bursa saham di seluruh dunia. Ini disusul oleh ancaman perang dagang yang dipicu oleh pengumuman Trump untuk menerapkan bea impor besi dan aluminium, dengan tujuan melindungi industri dalam negerinya sendiri. Kepanikan menyebar. Negara-negara yang akan terimbas oleh tarif AS ini segera merespons dengan ancaman tarif mereka sendiri. Jean-ClaudeJuncker, Presiden Komisi Uni Eropa, mengatakan: “Kami akan menerapkan tarif pada Harley-Davidson, bourbon dan celana jeans Levi.” Pengumuman Trump langsung mengguncang pasar saham internasional. Walaupun Indonesia tidak akan terimbas secara langsung oleh perang dagang ini, namun perang dagang ini akan semakin memperlambat laju pemulihan ekonomi dunia yang bahkan sudah lambat ini. Yang belakangan ini akan mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia.

Rejim berbangga bisa mendorong berbagai proyek infrastruktur raksasa, seperti Tol Trans-Sumatra, tol Trans-Jawa, dan sejumlah infrastruktur lainnya, dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Christine Lagarde juga menabur puji pada stimulus infrastruktur besar yang diluncurkan oleh Jokowi. Pembiayaan infrastruktur ini sebagian besar datang dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak, listrik dan gas elpiji, yakni tipe subsidi penting yang menyentuh hidup banyak rakyat pekerja. Sebagai perbandingan, pada 2014 subsidi BBM sebesar Rp 240 triliun. Ini menurun menjadi Rp 32,3 triliun pada 2017. Begitu juga subsidi listrik, yang menurun dari Rp 101,8 triliun pada 2014 jadi Rp 58,3 triliun pada 2015, dan Rp 45 triliun pada 2017.

Rakyat pekerjalah yang dibebankan untuk membangun infrastruktur yang katanya akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Pada kenyataannya infrastruktur-infrastruktur ini kebanyakan ditujukan untuk kepentingan para pemilik modal. Indonesia berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan menurut laporan Oxfam dan INFID (International NGO Forum on Indonesia Development). Laporan yang sama pada 2017 menunjukkan kekayaan 4 orang terkaya RI setara dengan harta 100 juta orang miskin. Ini sungguh berbenturan dengan pengumuman besar rejim kalau mereka telah mengurangi jumlah orang miskin. Pada awal tahun ini, BPS mengumumkan bahwa dari Maret hingga September 2017 jumlah penduduk miskin turun 4,28 persen, dari 27,77 juta menjadi 26,58 juta. “Dari sisi persentase, tentu ini sangat menggembirakan. Ini merupakan pencapaian paling bagus, penurunannya paling cepat dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS (2/1/2018). Namun ada yang lupa ditambahkan oleh ahli statistik terkemuka kita, yakni batasan kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Menurut BPS, orang dikategorikan miskin dengan pendapatan sekitar Rp 360 ribu per kapita per bulan, atau sekitar Rp 12 ribu per harinya. Rakyat yang tahu apa arti kemiskinan yang sesungguhnya akan tertawa melihat angka ini. Kalau kita gunakan batasan garis kemiskinan ‘moderat’ yang digunakan oleh Bank Dunia, yakni $3,10 (Rp 42 ribu) per hari, jumlah orang miskin meningkat menjadi 93 juta, atau lebih dari sepertiga populasi.

Ketimpangan pendapatan seperti inilah yang membangkitkan perasaan ketidakadilan di antara rakyat pekerja. Ini ditambah lagi dengan perasaan putus asa akan masa depan yang lebih baik. Sementara setiap harinya rakyat pekerja disuguhi berita KKN yang dilakukan oleh pejabat dari atas hingga bawah. Sinisme terhadap pemerintah begitu tinggi. Ini adalah resep mujarab untuk guncangan sosial di hari depan.

Gerakan Buruh dan Kegagalan Reformisme

Sejak ditetapkannya PP 78 pada 2015, besaran kenaikan upah buruh telah dipatok secara sepihak oleh pemerintah dengan formulasi “inflasi plus Produk Domestik Bruto”. Tahun ini, dengan inflasi 3,72% ditambah kenaikan PDB 4,99%, kenaikan UMK untuk 2018 adalah sebesar 8,71%. Sejumlah serikat buruh telah meluncurkan aksi demo menuntut dihapusnya PP 78 dan memperjuangkan kenaikan upah yang lebih tinggi. Tetapi seperti beberapa tahun terakhir, aksi-aksi ini terlalu lemah untuk bisa memukul mundur pemerintah. PP 78 masih tegak berdiri dan sementara jutaan buruh tersungkur.

Ketidakmampuan gerakan buruh untuk mematahkan PP 78 yang drakonian ini adalah manifestasi dari proses kemunduran gerakan buruh yang telah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Proses ini telah kita jelaskan terutama dalam dokumen perspektif 2015 yang lalu, “Kebuntuan Reformisme dan Tugas Kaum Revolusioner Hari Ini”.

Tidak hanya itu, jumlah anggota serikat juga telah menurun drastis selama beberapa tahun terakhir. Tiga tahun yang lalu, pada 2014, anggota serikat buruh tercatat 3,4 juta. Tahun 2017 tersisa 2,7 juta, yang berarti penurunan sekitar 20%. Walaupun data jumlah pemogokan dan jumlah buruh yang turun aksi tidak tersedia, kita dapat dengan pasti mengatakan dari observasi semata bahwa jumlah ini jelas mengalami penurunan drastis pula. Kemunduran ini bisa kita lihat pula dalam kualitas perayaan May Day, yang setelah dimenangkan oleh buruh sebagai hari libur nasional kini telah dijadikan perayaan ritualistik jalan sehat, dangdutan, funday, dan semacamnya yang miskin aksi massa.

Setiap buruh yang sadar kelas pun layak bertanya: apa gerangan yang terjadi sampai kita bisa tiba pada situasi yang sulit ini?

Penjelasan paling mudah yang biasa kita dengar adalah buruh tidak ingin berjuang. Mereka sekarang telah jadi penitip nasib. Tetapi penjelasan seperti ini tidak memajukan pengetahuan kita sejengkalpun. Mengapa banyak buruh sekarang tidak ingin berjuang? Dan lalu mengapa pada 2012 mereka ingin berjuang? Faktor apa yang menggembosi semangat perjuangan mereka dari 2012 hingga 2017? Pertanyaan inilah yang harus kita jawab.

Buruh tidak berjuang hanya karena semangat perjuangan saja. Umumnya massa buruh bergerak ketika ia punya keyakinan kalau ia punya peluang yang riil untuk menang. Ia harus secara praktis mempertimbangkan banyak faktor sebelum ia meletakkan alat kerjanya dan mogok: kesiapan organisasi (dana mogok, stratak, program, dsb.), perimbangan kekuatan dengan musuhnya, dan tidak kalah pentingnya keyakinannya akan kepemimpinannya. Dari semua ini, faktor yang menentukan adalah kepemimpinan serikat buruh.

Ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan, kita bukan berbicara mengenai karakter pribadi ini atau itu: karisma, kejujuran, atau ketulusan dalam berjuang. Kita berbicara mengenai kepemimpinan ideologis, yakni pemahaman mengenai sistem sosio-ekonomik yang ada, yakni kapitalisme, dan kontradiksi-kontradiksi ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di bawahnya, dan dengan itu tugas kelas buruh untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi ini. Dalam ranah kepemimpinan ideologis demikian para pemimpin buruh hari ini sungguh sangat jauh tertinggal dari apa yang dibutuhkan.

Semisalnya dalam salah satu wawancara dengan Metro TV pada May Day tahun lalu, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, ditanya apa yang akan dilakukan oleh serikat buruh untuk mengatasi masalah pengangguran akibat kemajuan teknologi. Demikian jawaban dari orang tertinggi dari salah satu konfederasi buruh terbesar di Indonesia ini: “Kita [serikat buruh] membentuk tim khusus pelatihan teknik advokasi. Kenapa teknik advokasi? Kita tidak ingin buruh, karena ketidaktahuannya akan cara berunding, kemudian menyandera pengusaha, langsung berbuat anarkis. Ini sudah tidak pernah terjadi lagi.”

Jadi masuknya mesin-mesin mutakhir yang akan menggantikan tenaga buruh akan dihadapi oleh Andi Gani dan perangkat serikat lainnya dengan teknik advokasi, dengan “cara berunding”. Kita hanya bisa bayangkan bagaimana pemimpin buruh mencoba meyakinkan kapitalis supaya tidak menggunakan mesin yang dapat meningkatkan produktivitas pabrik dan laba perusahaan. Penggunaan mesin dan pemangkasan tenaga kerja dilakukan oleh kapitalis karena ini akan meningkatkan profitnya, dan peningkatan profit adalah hukum kapitalisme yang paling sakral. Sampai hari ini kita belum menemui teknik advokasi yang bisa merintangi hukum kapitalis ini.

Sejak kelahiran kapitalisme, pemilik modal selalu berusaha memangkas biaya produksi. Ini dilakukannya dengan menekan upah buruh dan memperkenalkan teknik-teknik produksi mutakhir (mekanisasi dan otomatisasi). Tiap-tiap kapitalis harus melakukan ini kalau tidak mereka akan punah, bangkrut, dan dilahap oleh saingannya. Mekanisasi tidak hanya memangkas jumlah buruh yang dibutuhkan dan menciptakan pengangguran, tetapi juga membuat sederhana kerja buruh, sehingga kerja buruh semakin hari menjadi semakin monoton dan mudah digantikan. Tidak lagi dibutuhkan keterampilan tinggi dari buruh, dan dengan demikian upahnya bisa ditekan sampai seminim mungkin, sampai ke tingkatan yang paling minim untuk memberinya pangan, papan dan sandang seadanya.

Yang lebih menarik lagi sebenarnya adalah penekanan Andi Gani mengenai fungsi teknik advokasi, yakni agar buruh “tidak menyandera pengusaha”, agar buruh tidak “langsung berbuat anarkis”. “Menyandera pengusaha” dan “berbuat anarkis” adalah bahasa yang kerap digunakan oleh kapitalis dan media bayaran mereka untuk mencoreng citra gerakan buruh. Buruh mogok dan menutup pabrik, atau menduduki pabrik, sering kali disebut “menyandera perusahaan”. Buruh demo dan menggunakan taktik-taktik militan seperti menutup jalan tol, mengepung balai kota, dan sweeping disebut “berbuat anarkis”. Di televisi nasional, Andi Gani lebih memikirkan bagaimana meyakinkan penguasa bahwa serikat buruh akan menjadi partner berunding yang baik, sopan, dan beradab, alih-alih mengekspos kondisi kerja di pabrik yang jelas-jelas tidak baik dan tidak beradab, dan tabiat manajemen terhadap buruh yang biasanya jauh dari sopan.

Solusi terhadap mekanisasi juga bukan dengan berpasrah seperti yang dituturkan oleh Said Iqbal, ketua FSPMI dan KSPI: “Soal penggunaan mesin atau mekanisasi memang tak bisa dihindari oleh industri padat karya ... Dampaknya memang banyak buruh yang akan dikurangi, tapi solusinya mereka bisa masuk ke industri komponen otomotif yang sekarang terus berkembang. ... Soal skill itu bisa disiasati dengan menggalakkan Balai Latihan Kerja, meng-upgrade skill.”

Said Iqbal menyerahkan masalah mekanisasi ini ke pasar bebas, dengan solusi “mereka [buruh yang dipecat] bisa masuk ke industri komponen otomotif yang sekarang terus berkembang”. Pertama, siapa yang akan menjamin industri komponen otomotif akan terus berkembang dan menyerap tenaga buruh? Dan bukankah proses mekanisasi juga berlangsung di industri ini (dan semua industri lainnya)? Kedua, sementara buruh kehilangan pekerjaannya dan harus meng-upgradeskillnya, siapa yang akan menanggung biaya sekolah anaknya sementara ia menunggu dilatih kembali dan menunggu industri komponen otomotif mempekerjakannya? Pemerintah? Pemerintah yang sama yang meloloskan PP 78?

Tidak disangka oleh Said Iqbal, argumen pintarnya di atas adalah argumennya kaum kapitalis, yang mengatakan serahkan saja semua pada kuasa pasar. Buruh hanya bisa menunduk, menghela dan berdoa: “Kuserahkan semuanya pada kuasaMu Tuhan”. Bila pasar dan Tuhan saja sudah cukup, maka serikat buruh tidak lagi dibutuhkan.

Satu hal lagi yang “tidak disangka” oleh Said Iqbal adalah pelanggaran kontrak politik yang ditekennya -- bersama-sama dengan banyak pemimpin buruh lainnya -- dengan Anies-Sandi selama kampanye Pilkada DKI tahun lalu. Ketika Anies-Sandi mengingkari janjinya untuk menaikkan UMP DKI Jakarta lebih tinggi dari ketetapan PP 78, kita hanya bisa bertanya: kepemimpinan macam apa yang bisa ditipu begitu mudah? Para pemimpin buruh kita ini bukanlah anak yang baru lahir kemarin sore. Mereka tahu jelas bagaimana politik dimainkan di Indonesia. Said Iqbal mengatakan, “Anies-Sandi harus dihukum karena berbohong,” tetapi para pemimpin buruh inilah yang seharusnya dihukum karena membiarkan dirinya dibohongi, atau lebih tepatnya membiarkan jutaan buruh dibohongi.

Demikianlah cara berpikir dan mentalitas dari kebanyakan pemimpin buruh, yakni mental pelayan modal. Andi Gani dan Said Iqbal bukanlah pengecualian. Dengan kepemimpinan macam ini, apa tidak heran kalau buruh tidak punya niat bergabung dengan serikat buruh? Apa tidak heran kalau buruh tidak siap berjuang melawan PP 78? Bukan buruh yang menjadi penitip nasib, tetapi para pemimpin buruhlah yang telah menitipkan nasib buruh pada pasar, pada hukum kapitalisme, dan dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, pada Anies-Sandi.

Reaksi

Kemunduran gerakan buruh ini memberi ruang gerak bagi berbagai elemen reaksioner, terutama elemen-elemen preman berjubah putih dan para penjual agama. Rizieq dan sahabat-sahabatnya yang sebelumnya hanyalah preman kelas teri, yang dalam waktu ke waktu digunakan kelas penguasa untuk mengintimidasi rakyat dan gerakan, dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan nasional. Untuk kepentingan Pilkada Jakarta lalu, FPI dan berbagai kelompok reaksioner lainnya yang mengklaim mewakili Islam didanai dan mobilisasi oleh partai-partai lawannya kubu Ahok. Berbagai prasangka SARA yang terbelakang dimainkan untuk menebar kebingungan.

Di tengah ketiadaan politik kelas yang bisa menyediakan jalan keluar bagi rakyat pekerja, maka penjelasan-penjelasan yang bersifat agamis dan rasis (SARA) dengan mudah menemukan akarnya dalam benak rakyat pekerja. Ketika rakyat pekerja merasa tidak ada lagi yang bisa ia bela atau perbaiki dalam kehidupan riilnya di atas bumi, maka membela surga menjadi satu-satunya perhatiannya. Slogan “Bela Islam” pun menjadi lebih konkret dan memiliki daya tarik dibandingkan slogan “Patahkan PP 78” dan “Naikkan Upah”.

Sementara Rizieq dan kawan-kawannya menjadi selebritas instan. Dari pemimpin preman kelas teri yang kerjaan sehari-harinya “menggrebek” diskotek dan pub dan jadi tuan pukul pemilik pabrik ini atau itu untuk mengintimidasi rakyat pekerja, dalam sekejap mereka menjadi pemimpin jutaan umat Islam. Berdiri di atas mokom dan berbicara di hadapan ratusan ribu massa membuat mereka lupa daratan. Rizieq sendiri kini menyebut dirinya “Imam Besar”. Disorot setiap hari oleh kamera media massa membuat kepala mereka menjadi besar dan bahkan menganggap diri mereka cukup penting untuk mendapat audiensi dari Presiden.

Seusai Pilkada Jakarta dan kalahnya Ahok, serta dipenjaranya Ahok, kekuatan-kekuatan politik yang membeking FPI dkk. sudah tidak lagi memerlukan para preman berjubah putih ini. Mereka telah meraih gol mereka: 1) mengalahkan kubu Ahok dan meraih DKI I; 2) tidak kalah pentingnya, bagi sejumlah politisi lainnya membalas dendam pada Ahok karena ketika berkuasa Ahok dengan gaya kepemimpinannya yang “asal seruduk” terlalu banyak menginjak kaki orang dan menyerempet kepentingan birokrat-birokrat lama. Dari “pemimpin” jutaan massa, Rizieq jadi tersangka kasus pornografi dan “diasingkan”. Ia sudah tidak lagi dibutuhkan, dan kubu Ahok yang kalah Pilkada melakukan balas dendam mereka sendiri dengan mengkasuskanRizieq. Sementara para “tokoh” lainnya yang tenar saat aksi 212 sampai hari ini berlomba-lomba mencoba mengklaim aksi 212, dengan membentuk berbagai organisasi “Alumni” 212, atau menggelar berbagai reunian 212. Cecunguk-cecunguk kecil ini lupa diri dan masih merasa kalau mereka adalah pemimpin massa besar. Tetapi ini bukan terakhir kali kita akan mendengar dari mereka, karena kelas penguasa akan melepaskan anjing-anjing penjaga mereka lagi untuk kepentingan mereka.

Kita juga melihat bagaimana kelas penguasa memobilisasi berbagai kelompok reaksioner untuk terus menyuburkan prasangka-prasangka terbelakang lewat media sosial. Ini digunakan untuk memecah belah rakyat pekerja, mengaburkan perjuangan kelas, dan mengalihkan perhatian rakyat pekerja dari problem-problem kapitalisme. Kita tidak perlu terkejut dengan fenomena berita hoaks di media sosial, yang merupakan bagian dari media kapitalis. Di bawah kapitalisme, gagasan yang berkuasa adalah gagasan kelas yang berkuasa. Ini juga bukan alasan untuk menjadi pesimis, seperti yang sering kita lihat di antara kaum liberal dan reformis, yang kerap mengeluh mengenai kesadaran kelas buruh yang rendah. Berulang kali dalam sejarah, kelas buruh telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk berjuang, bahwa kesadaran mereka bisa melompat dan telah melompat ke depan berulang kali untuk berjuang demi sosialisme. Tetapi yang kurang adalah kepemimpinan dan organisasi revolusioner yang bisa menjadi ekspresi politik kelas buruh, dengan program politik yang bisa memandu perjuangan dalam setiap langkahnya. Alih-alih, seperti yang telah kita ulas di atas, kepemimpinan gerakan hari ini tidak punya lagi perspektif sosialis ke depan.

Pemilu 2019

Dalam satu tahun ke depan Indonesia akan diramaikan lagi oleh ritual demokrasi borjuasi. Sekali lagi rakyat pekerja akan disajikan sejumlah pilihan yang dalam penampilan luarnya berbeda tetapi isinya sama. Tidak ada satupun kandidat pilpres dan pilkada yang mewakili kepentingan rakyat pekerja, dan ini ditentukan oleh satu fakta utama yang telah dihadapi oleh kelas buruh Indonesia selama 50 tahun terakhir: absennya partai kelas buruh.

Pada pilpres sebelumnya euforia Jokowi menyapu seluruh bangsa. Hancurnya legitimasi politik partai-partai status quo di mata rakyat mengharuskan kelas penguasa memajukan seorang kandidat yang dilihat datang dari luar koridor kekuasaan dan dianggap bersih dari wabah KKN yang menjangkiti seluruh jajaran pemerintah dan parpol. Dari latar belakang inilah Jokowi muncul, disambut dengan begitu gembira tidak hanya oleh rakyat pekerja yang menunggu seorang pemimpin yang dapat mengantar mereka keluar dari kemiskinan tetapi juga oleh kelas penguasa yang cemas akan gejolak politik bila tidak ada sosok yang bisa dipercaya rakyat.

Tidak hanya sosok politik saja yang kemasannya diubah, tetapi juga kampanye pemilunya. Tidak mampu lagi membuat pemilih antusias dengan metode kampanye lama, yang janji-janji palsunya telah terbongkar oleh pengalaman pahit rakyat, mereka harus membangkitkan kembali Bung Karno dari kuburnya. Konsep-konsep “Bung Karno-isme” diangkat kembali tidak hanya oleh Jokowi tetapi juga oleh Prabowo. Kedua kandidat mencoba melekatkan diri mereka pada persona Bung Karno dan elan revolusioner yang diwakilinya karena kelas penguasa sudah tidak punya lagi kapital politik yang bisa digunakan untuk meraih kepercayaan rakyat. Kalau saja saat itu rakyat pekerja memiliki partainya sendiri, sebuah partai buruh dengan program revolusioner, situasi politik saat itu akan sangat berbeda. Namun karena absennya alternatif revolusioner, dengan tangkas dan sinis kelas penguasa dapat menunggangi harapan rakyat akan perubahan fundamental.

Empat tahun setelah terpilihnya Jokowi, rakyat pekerja telah belajar bahwa semua retorika “Berdikari”, “Trisakti”, dan “Revolusi Mental” tidaklah berbeda dengan janji-janji pemilu sebelumnya yang telah mereka dengar. Kosong dan munafik. Antusiasme rakyat pekerja terhadap Jokowi sudah dipadamkan oleh kerasnya realitas kemiskinan yang tak kunjung berubah. Kelas penguasa tidak akan bisa lagi menggunakan retorika-retorika ini seefektif seperti sebelumnya.

Pilpres mendatang akan menyaksikan dua kandidat utama yang sama: Jokowi dan Prabowo. Walau ada pembicaraan mengenai kandidat ketiga, yakni Gatot Nurmantyo, tidak ada indikasi sama sekali kalau ada parpol besar yang akan mengusungnya. Koalisi Jokowi kali ini juga akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, terutama dengan bergabungnya PPP dan Golkar ke kubu Jokowi – yang pada pilpres 2014 ada di kubu Prabowo. Ini berarti semua partai Orde Baru – PDI-P, PPP, dan Golkar – berbaris rapi kali ini di belakang Jokowi. PAN -- yang pasca Pilpres 2014 sebelumnya telah hengkang dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat -- dalam waktu dekat akan memutuskan posisinya. Ada perpecahan dalam PAN, dengan Amien Rais yang mendukung PAN sementara para petinggi lainnya membantah Amien Rais dengan “sopan” dan mengindikasikan bahwa mereka tampaknya akan terus melanjutkan partisipasi mereka dalam Koalisi Indonesia Hebat, atau dalam kata lain mendukung Jokowi. Dengan ini, kemungkinan besar semua partai “Reformasi 98” – yakni PKB, PDI-P dan PAN – juga akan berbaris rapi di belakang Jokowi. Semua ini menunjukkan bagaimana kelas penguasa menimbang situasi yang ada, bahwa melanjutkan rejim Jokowi untuk satu periode lagi adalah jaminan kestabilan politik terbaik untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama di periode hari ini dimana kestabilan ekonomi adalah sesuatu yang langka.

Sementara selapisan kelas penguasa di sekitar Prabowo bersiap-siap meluncurkan kampanye yang sarat SARA. Setelah melihat keefektifan gerakan 212 dalam mengalahkan Ahok dan menjebloskannya ke penjara, mereka melihat bahwa ini dapat digunakan untuk mendongkrak dukungan ke Prabowo, dengan bersandar pada prasangka-prasangka paling terbelakang dalam masyarakat. Retorika Amien Rais, sebagai salah satu pendukung utama Prabowo, mengenai Partai Allah versus Partai Setan, mengenai harusnya menjadi tempat mengaji sebagai forum politik [baca kampanye pemilu], mengenai bahaya “China”, memberi kita gambaran jelas bagaimana kubu Prabowo akan mendasarkan kampanye mereka.

Isu serbuan TKA, terutama dari China, jelas akan digunakan oleh kubu Prabowo untuk mengalihkan perhatian kaum buruh dari pangkal permasalahan yang ada. Masalah pengangguran kronik dikaitkan dengan sentimen anti-China yang memang selalu ada di bawah permukaan dalam masyarakat Indonesia. Ini dipermudah oleh para pemimpin buruh seperti Said Iqbal yang memberi dukungannya pada Prabowo dan mengusung program tolak TKA China. Mengusung tuntutan tolak TKA China ini adalah cara termudah bagi para pemimpin buruh ini untuk lari dari tanggung jawab sesungguhnya untuk melawan pemilik modal, dan mengalihkan keresahan buruh ke “target mudah”.

Semua ini hanya dimungkinkan karena kaum buruh tidak memiliki organisasi politiknya sendiri. Urgensi pembentukan partai buruh sekali lagi menghadapi segenap kelas buruh dan lapisan rakyat pekerja lainnya. Tanpa partai politik miliknya sendiri, maka kaum buruh digiring ke sana ke mari untuk kepentingan politik borjuasi, dan ini difasilitasi oleh para pemimpin buruh mereka sendiri. Memiliki partai buruh tentunya tidak menjamin kalau kelas buruh tidak akan dikhianati oleh pemimpin reformis mereka. Partai buruh masih akan ada di bawah tekanan ideologi dari kelas borjuasi dan oleh karenanya perjuangan mempertahankan kemandirian kelas buruh dan melawan reformisme masih menjadi keharusan. Tetapi keberadaan partai buruh akan memberi ruang bagi kelas buruh untuk menjadi lebih dewasa secara politik, untuk memperluas arena perjuangan mereka ke ranah kekuasaan politik.

Pelajaran dari 20 tahun Reformasi

Kaum revolusioner belajar dari sejarah, karena sejarah adalah guru terbaik kita. Hanya dengan demikian kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, lagi dan lagi, dan bisa mengantarkan perjuangan kita ke garis akhir. Ada sejumlah momen sejarah penting yang harus kita berikan perhatian, periode awal gerakan buruh 1920-1926, momen perjuangan kemerdekaan 1945-1949, periode revolusioner 1955-1965 sampai pada kudeta Soeharto, dan gerakan Reformasi 1998.

Tahun 2018 ini menandai 20 tahun gerakan Reformasi yang mengakhiri kediktatoran militer Orde Baru. Walaupun Soeharto dan Orde Baru sudah ditumbangkan, secara fundamental tidak ada yang berubah dalam struktur masyarakat yang ada. Kelas penguasa yang sama masih berkuasa walaupun dalam kemasan yang berbeda.

Reformasi 1998 berhasil memaksa kelas penguasa untuk membuka sedikit ruang demokrasi bagi rakyat, untuk melepaskan tekanan besar yang telah lama mendekam. Soeharto dan keluarga Cendana mundur dari panggung politik sebagai konsesi untuk meredam gerakan yang saat itu semakin hari semakin membesar sampai mengancam menumbangkan seluruh tatanan yang ada. Konsesi ini dibroker oleh kaum borjuasi oposisi atau kaum demokrat, yang diwakili oleh Megawati, Gus Dur dan Amien Rais. Tugas kaum reformis ini – dan mereka bukan reformis gadungan seperti yang biasa dituduhkan kepada mereka – adalah menyelamatkan seluruh tatanan kapitalisme pada momen genting ketika kelas penguasa telah kehilangan kendali. Oleh karenanya kaum buruh tidak boleh barang sekejap pun menggantungkan harapan mereka pada kaum reformis – atau kaum demokrat. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiridan organisasi mereka sendiri, dan yang belakangan ini sangatlah penting dan akan kita kupas lebih lanjut.

Salah satu gagasan yang saat itu mendominasi di antara aktivis pada saat itu adalah gagasan dua-tahap. Intinya, Orde Baru adalah musuh utama kita dan oleh karenanya kita harus melakukan “segalanya” untuk pertama-tama menumbangkan Orde Baru dan menggantikannya dengan pemerintahan demokratis. Hanya baru setelah itu kita bisa berbicara mengenai sosialisme. “Melakukan segalanya” dalam hal ini berarti membentuk front popular dengan semua kekuatan demokratik lainnya, tidak peduli basis kelas mereka, sebuah Front populer yang lintas kelas untuk menumbangkan Orde Baru. Kemandirian kelas buruh dikorbankan untuk apa-yang-disebut pragmatisme politik. Rakyat pekerja diwanti-wanti agar tidak terlalu radikal dalam tuntutan mereka karena ini akan menakuti-nakuti kaum liberal demokrat dan dengan demikian memperlemah gerakan Anti Orde Baru.

Pada kenyataannya, demokrasi yang sesungguhnya hanya bisa dimenangkan kalau kita mencabut sampai ke akar-akarnya rejim Orde Baru. Ini tidak hanya mengganti Presiden saja, atau mengganti penampilan luarnya saja, tetapi membongkar seluruh aparatus negara – terutama ABRI, dan menghancurkan kekuatan ekonomi yang ada di balik Orde Baru, yakni kaum pemilik modal. Rejim Orde Baru lahir sebagai pengejawantahan kepentingan kapitalisme. Ia lahir berlumuran darah jutaan buruh dan tani dan dibangun di atas tulang belulang gerakan buruh dan partainya. Oleh karenanya keberadaannya berkait kelindan dengan kapitalisme, dan satu-satunya cara untuk benar-benar menumbangkan Orde Baru adalah dengan menumbangkan kapitalisme.

Pengalaman 20 tahun terakhir sungguh memberikan pembenaran pada gagasan ini, bahwa kekuatan-kekuatan lama dari Orde Baru masih berkuasa. Ruang demokrasi yang telah dimenangkan sangatlah rapuh. Buruh yang mogok masih dihadapkan dengan tentara. Kaum tani yang melawan penyerobotan tanah diteror, dipukuli, dan bahkan dibunuh oleh tentara. Aktivis diculik, dan hukum anti-Marxisme yang sama masih berlaku. Rakyat Papua masih hidup di bawah penjajahan rejim yang sama. Tidak kalah pentingnya, kesejahteraan rakyat – yakni hak yang paling sakral, hak untuk bisa hidup layak dan mengembangkan potensi diri – tidak berubah banyak.

Ketika hari ini kita dengar sejumlah kaum reformis atau liberal mengeluh mengenai bahaya laten Orba, atau ancaman kembalinya Orba, tetapi masih mengusung program-program reformis yang sama, maka mereka belum belajar sama sekali dari pengalaman 20 tahun terakhir. Selama kapitalisme masih bercokol, demokrasi yang ada adalah demokrasi untuk yang kaya saja. Ini terutama benar di negeri-negeri Dunia Ketiga. Super eksploitasi terhadap buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota hanya bisa dipertahankan dengan metode-metode berkuasa yang non-demokratik, yakni dengan kekerasan langsung. Ketika rakyat pekerja mulai melawan kondisi eksploitasi brutal yang mereka alami – entah buruh menuntut gaji yang lebih tinggi, tani mempertahankan tanahnya, kaum miskin kota melawan penggusuran – mereka langsung dihadapkan dengan aparatus kekerasan.

Demokrasi yang ada di negeri-negeri kapitalis maju pun adalah sesuatu yang rapuh dan munafik. Kita hanya perlu melihat bagaimana perlakuan yang dialami oleh kaum hitam, kaum imigran, dan kaum suku asli di Amerika. Ketika kaum buruh Barat mulai melawan, kelas penguasa akan segera menyingkapkan kedok demokratik mereka.

Masalah Kebangsaan

Reformasi 1998 juga mengungkapkan bagaimana kesatuan negara-bangsa Republik Indonesia sesungguhnya adalah sesuatu yang rapuh, yang dipelihara oleh rejim dengan bayonet, terutama di Timor Leste, Papua Barat, dan Aceh. Setelah jatuhnya Orde Baru, aspirasi hak penentuan nasib sendiri dari rakyat yang tertindas meledak.

Sejak awal kaum Marxis sepenuhnya mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Leste, Papua Barat dan Aceh. Adalah tugas mendasar kaum revolusioner untuk menentang segala bentuk penindasan nasional. Akan tetapi, kaum Marxis juga menekankan satu hal lagi yang sama pentingnya, yakni bahwa kelas pekerja harus mempertahankan kemandirian kelasnya dalam memperjuangkan pembebasan nasionalnya, dan perjuangan ini hanya bisa mencapai gol akhirnya secara konsekuen dan menyeluruh kalau diperjuangkan di bawah panji sosialisme. Jangan taruh secuilpun kepercayaan atau harapan pada apa yang disebut sebagai “komunitas internasional”, pada PBB, pada negeri-negeri kapitalis lainnya.

Pelajaran dari Timor Leste harus jadi peringatan bagi rakyat pekerja Papua. Kepemimpinan FRETILIN menaruh kepercayaannya pada “komunitas internasional” (PBB) dan Australia, dan hasilnya adalah kemerdekaan dimana Timor Leste ada di bawah jempol imperialisme, terutama imperialisme Australia. Rakyat pekerja Timor Leste masih adalah salah satu yang termiskin di dunia, sementara orang-orang kaya baru bermunculan dari cipratan kekayaan minyak dan gas, yang sebagian besar diboyong keluar negeri oleh korporasi-korporasi asing besar. Selama kapitalisme masih berlaku di Timor Leste, maka masalah-masalah fundamental rakyat pekerja tidak akan pernah terpecahkan.

Kaum sosialis dalam FRETILIN yang dulu mengatakan bahwa pertama kita merdeka dulu baru setelah itu kita bisa berbicara mengenai perjuangan untuk sosialisme tampaknya hari ini telah melupakan tahapan kedua ini. Dua puluh tahun setelah merdeka, para pemimpin kawakan FRETILIN telah mencampakkan sosialisme sama sekali dan menundanya sampai ke masa depan entah kapan. Inilah hasil dari teori revolusi dua tahap, yang memisahkan revolusi nasional dari revolusi sosialis.

Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Papua hanya bisa tercapai bila perjuangan ini dipimpin oleh kelas buruh secara mandiri di bawah panji sosialisme. Papua tidak akan pernah merdeka sepenuhnya kalau tambang-tambangnya masih dimiliki oleh pemilik modal dan dikelola untuk profit kapitalis. Papua tidak akan pernah merdeka sepenuhnya kalau ia masih berada di bawah kendali pasar kapitalis dunia. Dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan di bawah sosialisme kelas pekerja Papua akan menemukan bahwa satu-satunya sekutu alami yang bisa mereka percaya adalah kelas pekerja Indonesia. Dengan berbekal persatuan kelas dan program sosialisme, kelas buruh Papua dan Indonesia akan jadi bagian dari perjuangan untuk sosialisme sedunia.

Jalan ke depan

Dari semua pelajaran Reformasi 1998, yang paling krusial adalah perlunya membangun partai revolusioner dengan gagasan dan program yang tepat jauh hari sebelum revolusi tiba. PRD pada periode tersebut adalah partai yang menghimpun elemen-elemen gerakan yang paling maju, paling sadar kelas, paling militan dan berani. Namun PRD tidak dibangun di atas fondasi gagasan Marxisme yang tepat. Gagasan Marxisme yang mereka peroleh sepotong-sepotong dan setengah matang. Ada sejumlah faktor objektif tentunya, seperti terbatasnya materi-materi Marxis dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita tidak boleh melebih-lebihkan ini, karena kaum Bolshevik Rusia juga tidak memiliki akses ke semua tulisan Marx dan Engels, dan ini tidak menghalangi mereka untuk kemudian memimpin Revolusi Oktober. Pada akhirnya, Marxisme yang dipelajari oleh PRD adalah Marxisme vulgar yang Stalinis, yang mereka terima secara langsung atau tidak langsung dari para mantan anggota PKI. PRD pada analisa terakhir mengusung teori dua tahap dan mengulang kesalahan PKI kembali. Nasib PRD hari ini - dengan Bung Karno-isme dan Pancasila-isme yang mereka usung, sebagai refleksi dari kebijakan kolaborasi kelas, dan ditambah pula aliansi politik mereka yang secara terbuka mereka lakukan dengan partai-partai borjuasi – adalah konsekuensi logis dari kesalahan tersebut.

Inilah mengapa sejak awal sebuah partai revolusioner harus dibangun di atas gagasan, program, metode dan tradisi yang tepat. Ini menjadi pengingat bagi kita generasi muda baru untuk memastikan agar organisasi revolusioner yang kita bangun ada dalam pijakan yang benar sejak awal.

Mayoritas generasi muda hari ini tidak lahir dan dibesarkan di bawah rejim Orde Baru, dengan propaganda anti-komunis mereka yang memekakkan telinga dan menumpulkan semua pancaindera. Secara umum mereka juga tidak hidup di bawah masa keemasan kapitalisme. Di mana-mana mereka melihat krisis dan kebuntuan masyarakat. Generasi muda inilah yang akan menjadi batalion gerakan proletariat di periode mendatang.

Mungkin akan ada yang mengeluh kalau generasi muda hari ini apati karena mereka tidak merasakan kediktatoran di bawah Orde Baru. Pandangan pesimis seperti ini hanya menunjukkan ketidakpahaman akan dinamika kesadaran kelas, dan sebenarnya adalah cerminan dari keragu-raguan mereka sendiri. Pemikiran kalau rakyat pekerja hanya akan bergerak bila mereka hidup di bawah penindasan dan kediktatoran yang teramat brutal adalah cara pandang yang mekanis. Kalau demikian maka kapitalisme seharusnya sudah ditumbangkan di negeri-negeri di Afrika dimana kondisi rakyat sangatlah menyedihkan, dengan perang sipil yang terus berkecamuk dan diktator silih berganti berkuasa. Kondisi reaksi macam ini justru dapat menghancurkan semangat perjuangan rakyat, seperti halnya dibutuhkan lebih dari 30 tahun setelah kudeta 1965 – yakni pergantian seluruh generasi – sebelum rejim Orde Baru bisa ditantang dan ditumbangkan.

Tugas kaum revolusioner hari ini adalah memenangkan generasi muda ini, pelajar dan buruh, dan mendidik mereka dengan gagasan revolusioner yang tepat. Generasi aktivis lama yang telah letih, yang penuh keragu-raguan pada diri mereka sendiri dan pada sosialisme, kita tinggalkan dan kita sambut generasi yang baru yang penuh optimisme ini. Hanya dengan membangun organisasi revolusioner yang bisa menghimpun lapisan muda terbaik maka masa depan sosialisme dapat menjadi kenyataan.