Jalan Keluar untuk Papua: Referendum, bukan Dialog atau Maaf-memaafkan!

Teror, kekerasan, dan perlakuan rasis sekali lagi menimpa kaum muda Papua yang bermukim di luar Papua, khususnya kali ini di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate. Berita bagaimana anak-anak muda ini diperlakukan bak binatang memantik aksi massa di seluruh penjuru Papua, massa yang lama juga telah merasakan hal yang sama, yakni dimaki dan diperlakukan seperti “monyet”. Di Manokwari demo ini berujung dengan pembakaran kantor DPRD.

[Source]

Peristiwa ini menaruh rasisme terhadap Papua ke dalam sorotan nasional, terutama ketika ini terjadi pada momen perayaan kemerdekaan Indonesia. Gembar-gembor nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia tiba-tiba terusik oleh realitas perlakuan rasis yang dialami oleh rakyat Papua. Potret Kebhinekaan Tunggal Ika tidak lagi seindah yang dibayangkan oleh yang berkuasa.

Inilah mengapa rejim dengan bersusah payah mencoba mengecilkan apa yang terjadi, bahwa semua ini hanyalah riak. Kapolri Tito Karnavia misalnya mengatakan bahwa “aksi kerusuhan di Manokrawi berawal dari peristiwa kecil [!] di Malang dan Surabaya.” Tetapi “peristiwa kecil” ini -- pengepungan, penyerbuan, penangkapan sewenang-wenang yang disertai makian-makian “monyet” -- adalah peristiwa-peristiwa kecil yang setiap harinya dialami oleh rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun. Kerusuhan yang menyusul demo di Manokrawi oleh karenanya bukan disebabkan oleh “foto hoaks” atau “kepentingan tertentu” seperti yang dinyatakan oleh Kapolri. Persekusi yang dialami oleh rakyat Papua bukanlah hoaks. Kepentingan yang ada bukan kepentingan “tertentu” tetapi kepentingan umum rakyat Papua yang menuntut hak-hak dan kebebasannya.

Belakangan ini memang sudah jadi respons tipikal pihak yang berwenang untuk menyalahkan hoaks dan media sosial sebagai biang kerok gejolak sosial yang ada, untuk menutup mata terhadap akar masalah yang sesungguhnya. Kalau hoaks adalah penyebabnya, maka lazim kalau solusi yang ditawarkan adalah meluruskan kesalahpahaman yang bersumber dari berita-berita tidak benar ini dan saling memaafkan. “Saya tahu ada ketersinggungan [!], oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan. Kalau seorang dibilang wajahnya jelek, atau wajah “ndeso” seperti pengalaman pribadi sang Presiden kita ini, itu baru boleh dibilang tersinggung. Tetapi, kalau satu kelompok besar orang tidak hanya dimaki “monyet” tetapi juga diperlakukan bak “monyet”, ditindas, dijarah dan diporak-porandakan tanah kelahirannya, dibungkam ketika bersuara, tidak hanya sekali dua kali tetapi secara historis selama lebih dari dua generasi, ini sudah bukan masalah tersinggung atau tidak tersinggung. Ini adalah penindasan sistematis. Maaf memaafkan sudah tidak lagi berlaku.

Masalah yang dihadapi oleh rakyat Papua bukan satu masalah yang bisa diselesaikan dengan saling memaafkan, saling menghormati, atau dengan lebih banyak dialog. Semua solusi ini mengasumsikan adanya ketidakmengertian dan kesalahpahaman dari kedua pihak. Andai saja kedua pihak dengan hati dan pikiran jernih bisa duduk bersama dan mencapai kesepakatan maka semua akan beres. Begitu bayangannya. Tetapi mengapa lebih dari 50 tahun kemudian, yakni dua generasi kemudian, masih belum bisa kita temui kejernihan hati ini? Apa kita harus menunggu 50 tahun lagi?

Oleh karenanya kita harus dengan keras mengecam semua pendekatan yang mendasarkan dirinya pada maaf-memaafkan dan dialog sosial. Pendekatan ini sudah bukan lagi kenaifan semata tetapi usaha sengaja dan tersistematis untuk menutupi akar permasalahan yang sesungguhnya, bahwa ada penindasan satu bangsa terhadap bangsa lain di Papua, ada penjajahan di Papua, dan penjajahan ini adalah fitur dari imperialisme dan kapitalisme. Sembari mulut mereka meminta maaf dan mengumbar janji akan menindak aparat-aparat yang rasis, di belakang rezim meningkatkan represi, dengan mengirim lebih banyak tentara ke Papua dan menyensor internet.

Priayi Papua

Rejim dengan segera mengerahkan priayi-priayi Papua mereka untuk mengendalikan situasi di Papua yang semakin tidak terkendali. Kapolri menjelaskan bagaimana mereka “melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Kemudian tokoh adat (Papua) setempat untuk bersama-sama memberikan edukasi, lalu memberikan pencerahan [!] kepada masyarakat (Papua di daerahnya masing-masing) tentang situasi yang sebenarnya.” Di sini “pencerahan” sesungguhnya berarti pengaburan tentang situasi yang sebenarnya.

Salah satu priayi ini adalah Lenis Kogoya, Staf Khusus presiden dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat. Dia mewanti-wanti agar masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi untuk tidak menyampaikan aspirasi disertai aksi perusakan. Dia berujar: “Kepada masyarakat Papua, saya minta tolong jangan rusak fasilitas negara. Kalau merusak, itu berarti rumah sendiri rusak.”

Staf Khusus kita ini perlu bercermin. Kalau rakyat Papua dalam menyampaikan aspirasi mereka sampai melakukan aksi pengrusakan, ini berarti selama ini aspirasi mereka tidak terdengar sehingga hanya pengrusakan yang mereka percaya bisa membuat penguasa di Jakarta menoleh. Sebagai Staf Khusus Kepresidenan untuk Papua ini berarti dia telah gagal. Dan sesungguhnya, bagaimana mungkin aspirasi rakyat Papua terdengar ketika Staf Khusus dan “ketua adat” kita yang paling dekat dengan pusat kekuasaan ini telinganya tuli, matanya buta, dan mulutnya sudah bukan lagi corong aspirasi rakyat Papua tetapi jadi corong Jakarta.

Kantor DPRD yang dirusak pun sesungguhnya tidak pernah dilihat oleh rakyat Papua sebagai rumah mereka, tetapi sebagai rumah tinggal para penjajah. Sementara rumah mereka sendiri yang sesungguhnya sudah rusak diinjak-injak oleh boot-boot tentara dan kerukan perusahaan-perusahaan tambang. Bila Lenis Kogoya berujar kalau kantor DPRD itu adalah “rumah sendiri” ini hanya menunjukkan kalau dia sudah terlalu nyaman bernaung di bawah kantor pemerintah yang mewah alih-alih bersama rakyat Papua.

Ketua-ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua macam Lenis Kogoya ini sudah terlalu banyak hari ini. Mereka-mereka ini telah dikooptasi dan digemukkan oleh pemerintahan pusat untuk menjadi pewarta kedamaian di tengah penindasan terhadap rakyat Papua yang terus berlangsung. Pesan mereka untuk saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati menyiratkan kalau kedua belah pihak itu setara. Kita cukup melihat foto pengepungan dan penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya untuk menghancurkan ilusi kesetaraan ini, bahwa sebenarnya ada yang tertindas dan ada yang menindas. Bayangan kesetaraan ini sesungguhnya adalah mimpi pribadi para priayi-priayi Papua kita, yang memang ingin standar hidup dan status sosial mereka setara dengan penjajah mereka. Sejak jaman baheula memang demikian karakter dan cara pandang kaum priayi, yang puas jadi jongos kaum penjajah di negeri manapun mereka berada. Taktik mengkooptasi pemimpin-pemimpin daerah adalah taktik kolonial sepanjang masa, dan para penguasa Indonesia hari ini ingat mereka pun dulu adalah jongosnya Belanda dan Jepang, dan hari ini tetap menjadi jongosnya modal asing.

Victor Yeimo dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) benar sekali ketika dia mengatakan, dalam pidatonya di depan ribuan massa Papua yang berkumpul di beranda gedung gubernur Papua (19/8), bahwa “di gedung ini, ‘rakyat’ Papua kita [merujuk pada para elite-elite pemerintahan Papua], gubernur ini, DPRP ini, selama 19 tahun Otsus (Otonomi Khusus) berjalan hanya dijadikan sebagai boneka Jakarta.” Lebih tepatnya sebenarnya orang-orang ini memilih menjadi boneka Jakarta.

Lalu menunjuk ke Gubernur Papua di sampingnya, yang jelas merasa tidak nyaman dan sreg dengan pidato Victor yang radikal, Victor mengecam dia dan elite-elite Papua agar “jangan lagi jual isu Papua Merdeka untuk Otsus … jangan lagi eksploitasi aspirasi murni rakyat Papua.” Ini disambut dengan sorak-sorai massa. Inilah yang memang selalu dilakukan oleh para priayi Papua ini, yang dengan cerdik memainkan isu kemerdekaan Papua sebagai alat tawar-menawar untuk kepentingan mereka. Rakyat Papua akan baik sekali untuk tidak menaruh secuilpun kepercayaan pada mereka, dan hanya percaya pada kekuatan mereka sendiri. Militansi anak-anak muda Papua dan aksi massa yang menyebar selama satu minggu terakhir ini adalah hasil dari kekuatan rakyat Papua, dan bukan dari para priayi ini.

Kepentingan Modal dan Kapitalisme di bumi Papua

Ada pepatah yang mengatakan “Follow the money” atau “Ikuti uangnya”. Di Papua, kita cukup ikuti emasnya dan akan kita temui akar permasalahannya. Kepentingan korporasi pertambangan di Papua dilayani dan dijaga oleh pemerintahan Indonesia. Angsa emas Papua ini menghasilkan telur-telur emas (dan tembaga) sebesar 3,1 miliar dolar AS pada tahun 2015 saja, dan oleh karenanya tidak boleh terusik oleh hak-hak demokratik rakyat Papua. Segala manifestasi demokratik yang mengancam angsa emas ini maka dari itu harus ditumpas dengan kejam.

Apa yang disebut NKRI yang meliputi Papua dipertahankan secara paksa oleh bayonet tentara dan juga oleh priyayi-priyayi Papua serta selapisan kecil kaum kapitalis Papua yang gemuk dari relasi penindasan yang ada. Tuntutan untuk hak penentuan nasib sendiri, yang secara konkret berarti referendum, oleh karenanya menjadi hak demokratik paling dasar bagi rakyat Papua. Rakyat Papua punya hak untuk ditanya apakah mereka masih ingin menjadi bagian dari Republik Indonesia atau ingin pisah jalan sebagai satu bangsa yang berdaulat.

Kepentingan korporasi Freeport menentang hak penentuan nasib sendiri Papua karena ini dapat membuka prospek gerakan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan tambang. Setelah memutuskan untuk bebas dari Indonesia, tidak menutup kemungkinan kalau rakyat Papua juga akan memutuskan untuk bebas dari Freeport, terutama karena Freeport telah memainkan peran sentral dalam menjajah Papua.

Selain itu, hak penentuan nasib sendiri bukan hak yang berdiri sendiri tetapi terkait pula dengan masalah ekonomi. Untuk menyelesaikan kemiskinan dan ketertinggalan yang teramat parah di Papua maka kekayaan alam Papua harus didedikasikan sepenuhnya untuk program-program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang ambisius, bukan untuk diboyong ke bursa-bursa saham New York dan London. Di sini kita bisa melihat kalau perjuangan hak penentuan nasib sendiri adalah ancaman besar bagi kepentingan kapitalisme, khususnya modal asing, yang tidak terbatas pada Amerika Serikat dan Australia saja karena suplai/perdagangan emas dan tembaga, serta minyak bumi dan LNG, adalah masalah kepentingan kapital sedunia.

Oleh karenanya perjuangan kemerdekaan Papua memiliki prospek untuk pecah dari kapitalisme dan berangkat ke sosialisme. Tentunya prospek ini tetap hanya jadi prospek kalau tidak ada organisasi dan kepemimpinan yang secara sadar memajukan program-program sosialis.

Komunitas Internasional

Bila seperti yang telah kita paparkan bagaimana perjuangan pembebasan nasional Papua adalah ancaman bagi kepentingan modal asing, maka kita juga perlu kritis terhadap pendekatan yang bersandarkan pada dukungan dari apa yang kerap disebut “komunitas internasional”. Kalau yang dimaksud adalah menggalang dukungan rakyat pekerja di negeri-negeri lain, maka ini adalah metode yang efektif. Solidaritas rakyat pekerja yang tertindas adalah senjata yang kuat dalam melawan penjajahan di muka bumi. Sebuah kampanye bisa dimulai untuk menggalang solidaritas dari gerakan buruh AS, dengan tujuan mengekspos kejahatan perusahaan AS Freeport dan juga bagaimana pemerintahan AS melindungi Freeport.

Namun kerap kali terselubung dalam pendekatan “komunitas internasional” ini adalah melobi dan meminta sokongan dari PBB, atau dari berbagai badan-badan internasional lainnya, atau dari pemerintahan ini atau itu, yang notabene adalah institusi-institusi yang melayani kepentingan modal. PBB adalah sarang penyamun, dibentuk khusus untuk menjaga keberlangsungan imperialisme dunia, yang diberi kedok “perdamaian dunia”.

PBB adalah badan yang bertanggung jawab atas New York Agreement 1962 dan PEPERA 1969, yang jadi dasar legal atas penjajahan Papua. Oleh karenanya ketika Benny Wenda dan ULMWP menyampaikan petisi pada PBB -- yang lalu disebutnya sebagai hari bersejarah bagi rakyat Papua -- ini sungguh bertentangan dengan sejarah penjajahan Papua yang sesungguhnya, yang mana PBB memainkan peran sentral. Sebuah argumen mungkin bisa dibuat bahwa petisi ke PBB ini dilakukan semata agar isu Papua bisa jadi sorotan internasional, tetapi ada banyak cara lain yang tidak bersandarkan pada PBB yang lebih efektif untuk meluaskan isu Papua. Terlebih, sorotan yang kita inginkan adalah sorotan dari kelas tertindas untuk menelanjangi sistem imperialisme, yang mana PBB adalah bagian integral dari sistem imperialisme. Sorotan dari kelas tertindas bisa kita dapatkan lewat sokongan dari organisasi-organisasi massa kelas tertindas (serikat buruh, partai buruh, serikat tani, dsb.)

Kalaupun ada negeri-negeri anggota PBB yang memberi dukungan pada perjuangan rakyat Papua, ini hanyalah permainan diplomasi yang hampa. Bukankah dalam PBB Indonesia -- dan banyak negeri lainnya -- juga memberikan dukungan pada perjuangan Palestina dalam melawan Israel? Puluhan resolusi telah ditelurkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengecam penjajahan Israel atas Palestina, tetapi resolusi ini seperti macan ompong. Tidak ada satupun hal yang dilakukan oleh PBB untuk sungguh-sungguh membebaskan rakyat Palestina. Sejak 1993 Majelis Umum PBB telah berulang kali mengecam embargo terhadap Kuba, tetapi kecaman ini hanya celoteh kosong karena AS tetap melanjutkan embargo ini. Resolusi-resolusi hampa ini punya tujuan khusus untuk menciptakan ilusi di mata rakyat pekerja seluruh dunia kalau PBB adalah organ yang progresif, tetapi pada kenyataannya tidak mengubah apapun dalam relasi imperialisme yang ada, antara yang menjajah dan terjajah.

Dalam sejarah, kemenangan kaum terjajah tidak pernah diraih lewat PBB, tetapi lewat perjuangan rakyat tertindas itu sendiri, dari aksi massa sampai perjuangan bersenjata. Peran PBB adalah menjaga agar perjuangan pembebasan nasional ini tidak melampaui batas-batas kapitalisme dan tetap di jalur yang aman bagi keberlangsung relasi imperialis. PBB jadi tempat bagi kaum imperialis untuk menjebak perjuangan pembebasan nasional dalam saluran “legal”, dimana PBB menjadi “penengah” seperti halnya ia jadi “penengah” yang menyerahkan Papua ke tangan Orde Baru untuk dijarah.

Inilah karakter sesungguhnya dari PBB, dan banyak institusi internasional lainnya. Perjuangan pembebasan nasional Papua hanya bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dan satu-satunya sekutu yang bisa mereka percaya adalah kekuatan solidaritas kaum buruh, tani, kaum miskin kota sedunia, khususnya rakyat pekerja Indonesia.

Sekutu perjuangan pembebasan nasional Papua

Di tengah rasisme dan patriotisme yang menjangkiti selapisan besar rakyat pekerja Indonesia, mungkin akan absurd kalau kita mengatakan bahwa rakyat pekerja Indonesia adalah sekutu rakyat pekerja Papua dalam perjuangan kemerdekaannya. Tetapi ini sebenarnya tidak lebih absurd daripada mengharapkan PBB, sarang penyamun imperialis ini, untuk menyelesaikan masalah penjajahan, yang seperti meminta harimau untuk makan sayur kol.

Ya, ada prasangka rasisme yang meracuni selapisan besar rakyat Indonesia. Kita harus mengakui ini dan memeranginya dengan tegas dan konsekuen, setiap saat dan dimanapun. Namun rasisme ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit, bukan muncul begitu saja dari benak orang-orang Jawa atau non-Papua, bukan watak alami orang Indonesia. Sentimen rasisme anti-Papua ini diciptakan, dikembangkan, dan dipelihara oleh rejim untuk melanggengkan eksploitasi Papua oleh segelintir pemilik modal, dengan memecah belah rakyat. Dalam kata lain, prasangka rasisme ini bukan sesuatu yang kekal dan oleh karenanya dapat dihancurkan. Seperti halnya ilusi pada Orba dan Soeharto selama 30 tahun bisa dipatahkan yang lalu berujung pada robohnya Orba, maka racun rasisme -- yang merupakan produk terutama Orba -- dapat juga dipatahkan.

Tugas mematahkan rasisme ini adalah tanggung jawab terutama gerakan buruh Indonesia dengan mendorong perspektif persatuan kelas. Serikat-serikat buruh dan kepemimpinannya harus senantiasa mendidik rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia dan Papua memiliki musuh yang sama, yakni pemerintahan Indonesia dengan polisi dan tentaranya yang melayani kepentingan modal. Pemerintahan yang meloloskan PP78, yang sekarang berniat merevisi UUK, juga membungkam hak-hak demokratik rakyat Papua. Polisi dan tentara yang sama menangkap aktivis-aktivis buruh pada aksi menentang revisi UUK tempo hari dan juga aktivis-aktivis Papua di Surabaya. Keserakahan kaum pemilik modal untuk profit entah di bumi Indonesia atau Papua adalah sama, dan konsekuensinya juga sama: eksploitasi buruh, perampasan tanah dan penghancuran alam.

Karena semua kondisi objektif ini maka prospek melunturkan prasangka rasisme dan patriotisme di antara rakyat Indonesia untuk bisa mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua adalah prospek yang lebih realistis dibandingkan mencoba meyakinkan sarang penyamun imperialis PBB bahwa yang terjajah harus diperbolehkan merdeka. Ini masalah memilih yang mana: lebih mempercayai kapasitas revolusioner rakyat pekerja atau lebih mempercayai orang-orang berdasi di kantor-kantor PBB.

Dengan perjuangan bersama melawan kapitalisme dan imperialisme, rakyat pekerja Indonesia dan Papua dapat membangun tali persaudaraan kelas. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi kita tahu persatuan kelas pekerja Indonesia dan Papua adalah persatuan yang paling ditakuti oleh kelas penguasa.

“Tidak ada lagi solusi lain, referendum di Papua Barat”

“Tidak ada lagi solusi lain, referendum di Papua Barat,” pekik Victor Yeimo dari KNPB di akhir pidatonya di hadapan massa, yang disambut dengan pekik “Papua Merdeka! Papua Merdeka!”

Pada akhirnya, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah kebangsaan Papua adalah referendum kemerdekaan. Banyak yang menepis referendum sebagai sebuah langkah yang terlalu berlebihan, dan yang dibutuhkan hanyalah dialog yang lebih luas saja. PRD misalnya menuntut “dialog luas dan demokratik”. Namun dialog yang sesungguhnya antara dua pihak yang setara hanya bisa dipastikan lewat pengakuan akan kebebasan rakyat Papua untuk memilih tetap berada dalam bingkai NKRI atau keluar dari NKRI sebagai satu bangsa yang berdaulat.

Buat apa diskusi dan dialog kalau sejak awal sudah ditentukan kalau rakyat Papua harus selalu berada dalam NKRI? Dialog macam apa yang bisa tercapai misalnya antara seorang suami dan istri -- dimana sang istri adalah korban kekerasan rumah tangga -- bila sudah ditentukan sejak awal kalau sang istri tidak punya hak untuk menceraikan sang suami kalau dialog tersebut buntu dan tidak ada jalan keluar untuk membenahi hubungan tersebut? Dialog tanpa pengakuan hak menentukan nasib sendiri adalah dialog palsu.

Hanya dengan referendum yang bebas maka dialog antara rakyat Papua sendiri dapat berlangsung dengan seluas-luasnya dan secara demokratik, karena tidak semua orang Papua tentunya setuju dengan program merdeka dan mereka pun punya hak untuk bersuara. Lewat proses referendum ini rakyat Papua bisa mendiskusikan relasi seperti apa yang mereka inginkan dengan Indonesia, negara macam apa yang ingin mereka bangun, dan masa depan seperti apa yang mereka dambakan.

Lewat referendum yang bebas, dialog yang sesungguhnya -- bukan dialog dimana satu pihak memegang bayonet -- antara Papua dan Indonesia juga bisa dilaksanakan. Indonesia punya hak untuk mencoba meyakinkan rakyat Papua lewat argumen rasional kalau Papua akan lebih baik dalam NKRI -- sebuah argumen yang sulit dibuat mengingat rekam jejak yang ada dan kecenderungan besar pemerintahan Indonesia untuk menggunakan kekerasan dalam semua hal yang menyangkut Papua.

Syarat terutama untuk referendum yang bebas adalah penarikan mundur semua tentara Indonesia dari tanah Papua. Selama tentara Indonesia masih ada di bumi Papua, maka selama itu pula tidak ada kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang krusial bagi proses referendum. Penyelenggaraan referendum ini juga harus dipercayakan sepenuhnya pada rakyat Papua sendiri.

Gerakan buruh Indonesia harus siap menunjukkan solidaritasnya, bukan dengan kata-kata saja tetapi dengan tindakan, dengan siap sedia memobilisasi demo dan pemogokan umum yang dapat melumpuhkan pemerintahan bila pemerintahan Indonesia ingin mengulang insiden berdarah Timor Leste.

Tetapi sesungguhnya jaminan terbaik atas pengakuan hak penentuan nasib sendiri adalah bila buruh Indonesia berkuasa. Negara yang ada hari ini adalah pelayan modal, selama negara ini melayani modal maka selama itu pula mereka akan mencoba merantai Papua, sang angsa emas mereka. Sebaliknya Negara Buruh tidak punya kepentingan mengeksploitasi manusia lain, dan justru punya tugas mulia untuk mengakhiri penindasan manusia atas manusia. Oleh karenanya hanya Negara Buruh yang punya landasan kokoh untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua, sampai pemisahan bila memang demikian hasil referendum kemerdekaan.

Tentunya rakyat Papua tidak dapat menunda perjuangan mereka sampai kelas buruh Indonesia berkuasa. Urgensi untuk merealisasikan slogan “buruh berkuasa, rakyat sejahtera” oleh karenanya ada di pundak gerakan buruh Indonesia, ada di pundak kaum buruh sadar kelas. Solidaritas terbaik yang bisa diberikan kelas buruh Indonesia pada perjuangan kemerdekaan Papua adalah bekerja lebih keras dan konsekuen untuk membangun gerakan yang dapat merebut kekuasaan politik dan ekonomi dari kelas penguasa.

Selama proses referendum ini, rakyat Papua akan dapat berdiskusi dengan sebebas-bebasnya di antara diri mereka sendiri apa itu kemerdekaan yang sejati dan bagaimana meraihnya. Apakah Papua sungguh bisa dikatakan merdeka kalau modal-modal asing pertambangan masih mendominasinya? Apakah Papua ingin mengulang nasib Timor Leste -- atau bahkan Indonesia -- yang secara formal merdeka tetapi sebenarnya ada di bawah jempol modal asing, sebenarnya masih terjajah oleh bursa-bursa saham dunia? Apakah kesejahteraan rakyat Papua bisa tercapai di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang mengutamakan laba untuk segelintir orang? Apakah kemerdekaan Papua nantinya hanya jadi kemerdekaan segelintir kapitalis Papua? Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan konkret yang jawabannya ada di luar kapitalisme. Terlepas bagaimana rakyat Papua menjawabnya, mereka hanya bisa menjawabnya bila hak demokratik mereka untuk referendum dipenuhi.