Kampanye Solidaritas: Lawan Kriminalisasi Buruh! Bebaskan Abdul Hakam dan Agus Budiono dari Jeratan Hukum Borjuasi!

Sebuah upaya telah dilancarkan untuk mengkriminalisasi aktivis buruh. Pengadilan borjuis yang berlangsung di pengadilan negeri Gresik dalam 4 bulan terakhir menyeret dua nama pengurus Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen-KASBI, Abdul Hakam dan Agus Budiono. Kedua kawan kita ini, didakwa dengan pasal 335 ayat 1 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pada sidang putusan 9 Desember 2013, majelis hakim yang diketuai oleh Harto Pancono, SH., MH., memutus bersalah, dan memvonis kedua kawan kita dengan hukuman 3 bulan penjara. Meskipun belum merupakan putusan inkracht (putusan berkekuatan hukum), karena Abdul Hakam dan Agus Budiono berencana mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Pengadilan yang bisa kita sebut sebagai pengadilan rekayasa ini berawal dari laporan personalia dari PT. Hasil Bantuan ke polisi, dimana salah satu basis dari FSPBI bernaung di bawah perusahaan tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk memproses laporan ini. Dalam waktu 7 hari laporan ini sudah diproses dan siap diajukan ke muka pengadilan. Berbeda sekali dengan laporan dari kawan-kawan buruh PT Petrokimia Gresik tentang pengambilan paksa KIB [Kartu Izin Bekerja] yang berlangsung di dalam pabrik Petrokimia [salah satu basis FSPBI juga] oleh sekelompok orang berpakaian preman. Laporan ini tidak segera digubris oleh polisi dan prosesnya memakan waktu berbulan-bulan. Akibatnya sekitar 100 an anggota basis FSPBI di pabrik Petrokimia dalam lebih dari 8 bulan terakhir tidak dapat masuk pabrik untuk bekerja. Status kerjanya ngambang, antara PHK, atau tidak.

Anang Hadi Purwanto, pelapor kasus ini, berdalih, laporannya didasarkan keterangan sepihak beberapa orang yang sudah tidak menjadi anggota FSPBI, bahwa ada sanksi berupa pengucilan [dikucilkan], tidak dibela dan diperjuangkan hak-hak normatifnya di perusahaan, bila tidak mengikuti rencana aksi demo yang disepakati. Di kemudian hari diketahui bahwa anggota yang dimaksud telah mendirikan serikat pekerja lain di dalam perusahaan,dan tanpa ada halangan dari perusahaan. Lain lagi bila ada buruh yang ingin bergabung dengan FSPBI, bila tidak dipindahkan bidang kerjanya maka konsekuensinya adalah di-PHK tanpa ada alasan jelas. Dari sini jelas tergambar bahwa ada tendensi upaya untuk memberangus serikat buruh progresif yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak buruh!

Kembali pada proses persidangan. Ada tumpang tindih keterangan saksi dari sisi pelapor, antara lain: saksi dari pelapor mengatakan bahwa mereka dipaksa mengikuti aksi pada Maret 2013, padahal aksi berlangsung pada Januari 2013, dan sama sekali tidak ada paksaan dan sanksi denda. Lalu dikatakan bahwa ketua FSPBI pada saat aksi tersebut adalah Abdul Hakam. Faktanya,  Abdul Hakam justru menjadi pengurus FSPBI divisi advokasi dan pembelaan, sedangkan Agus Budiono berperan sebagai Bendahara untuk periode 2012-2015.

Ketidaknetralan majelis hakim juga terlihat dalam persidangan rekayasa ini. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi dari sisi terlapor, bukti-bukti tertulis berupa notulensi rapat, dan kliping koran yang memuat tempat dan tanggal aksi berlangsung. Ironisnya, majelis hakim dalam sidang putusannya memutus kawan kita bersalah dengan dalih terbukti telah mengajak dan menghasut anggota untuk mengikuti aksi demonstrasi buruh pada MARET 2013! Padahal aksi telah jelas berdasarkan bukti yang ada, yakni berlangsung pada Januari 2013!

Tidak digunakannya UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan UUK 13 tahun 2003, sebagai pertimbangan dalam menyidang kasus ini, menambah daftar panjang kesemrawutan pelaksanaan penegakan hukum bagi kawan-kawan buruh. Ini menjadi indikasi kuat bahwa pengadilan ini merupakan pengadilan rekayasa! Sekali lagi, karena majelis hakim memutus perkara tidak berdasarkan bukti-bukti di lapangan!

Sebagai upaya membuka pengadilan rekayasa ini ke muka publik, maka putusan kasus ini akan dilaporkan ke Komisi Yudisial di Jakarta. Dan dipastikan, akan disebarkan seluas-luasnya ke berbagai serikat buruh di dalam dan di luar negeri agar menjadi perhatian bahwa instrumen hukum digunakan sebagai alat untuk mempidanakan aktivis buruh, dan lebih jauh lagi memberangus serikat buruh progresif!

Sebagai tambahan, dalam 2 tahun terakhir, FSPBI Gresik cukup dikenal sebagai serikat buruh yang sering melakukan demonstrasi. Wajar, karena basis-basis FSPBI tersebar di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Sebut saja Maspion, Mie Sedap, Petrokimia Gresik dan beberapa perusahaan BUMN lainnya. Selain perjuangan normatif buruh, FSPBI juga terlibat dalam aksi penolakan kenaikan harga Sembako dan beberapa isu rakyat lainnya. Tuntutan penghapusan outsourcing yang tengah diperjuangkan oleh kawan-kawan Gresik telah memicu reaksi balik dari perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tenaga outsourcing yang diupah murah. Salah satu reaksi balik mereka adalah penggunaan instrumen hukum untuk mempidanakan aktivis buruh dan memberangus serikat buruh progresif. Taktik mengkriminalisasi aktivis buruh ini akan semakin gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai belahan dunia, terutama karena semakin dalamnya krisis kapitalisme. Hanya persatuan dan solidaritas buruh, yang disertai dengan keberanian dan semangat perjuangan yang akan dapat memukul balik para kapitalis dan pemerintahan mereka.

Dengan ini kami menuntut:

  1. Bebaskan Abdul Hakam dan Agus Budiono pengurus FSPBI KASBI, dari segala jeratan hukum, yang telah digunakan sebagai upaya mengkriminalisasi aktivis buruh!
  2. Pulihkan nama baik Abdul Hakam dan Agus Budiono, akibat peradilan rekayasa di pengadilan negeri Gresik, yang berlangsung secara subyektif dan tidak sesuai bukti-bukti konkrit!
  3. Tegakkan Kebebasan Berserikat/Berorganisasi yang telah dilindungi oleh UU 21 tahun 2000.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan pergerakan:

  1. Sebarkan seruan solidaritas ini seluas mungkin, di website organisasi kawan-kawan, di milis, dinding Facebook, Twitter, dan berbagai media lainnya, agar kasus kriminalisasi ini jadi perhatian publik secara umum dan gerakan buruh khususnya.
  2. Sampaikan salam solidaritas kawan-kawan kepada FSPBI-KASBI dan kawan Hakam serta Agus. Pesan solidaritas bisa disampaikan ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan lampirkan atau Cc juga ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. agar semua pesan solidaritas bisa diterbitkan langsung bersama seruan ini (dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari kampanye internasional).
  3. Sampaikan pesan solidaritas singkat langsung kepada kawan Hakam (081515462134) dan kawan Agus (085730474508).

Pada akhirnya, hanya aksi massa yang dapat mengalahkan jerat hukum borjuasi yang tidak adil ini. Inilah senjata utama buruh. Terus pupuk kekuatan organisasi buruh! Terus kembangkan pendidikan politik revolusioner buruh untuk menuju kekuasaan buruh! Terorganisir tetapi tidak terdidik, buruh hanya akan jadi bulan-bulanan dari pengaruh prasangka-prasangka konservatif dan reaksioner. Terdidik tapi tidak terorganisir, buruh akan terpencar-pencar, lemah, dan hanya jadi bahan mentah untuk ditindas.  Hanya buruh yang terorganisir dan terdidik yang dapat membebaskan dirinya dan seluruh rakyat tertindas dari kebuntuan kapitalisme.

Hidup Buruh!

Source