Biarkan Pengungsi Tamil Masuk: Pernyataan Bersama dari Indonesia, Malaysia, dan Australia

Setelah serangan militer yang paling brutal terhadap orang Tamil tahun ini, ratusan ribu rakyat Tamil tersingkirkan dari rumah mereka dan ditahan di “kamp-kamp konsentrasi” yang tersebar di Sri Lanka. Di Vavuniya saja ada 32 kamp seperti itu yang dihuni oleh lebih dari 160 ribu pengungsi Tamil. Total ada sekitar 300 ribu Tamil yang telah ditahan di kamp-kamp ini semenjak berakhirnya serangan militer terhadap Tamil Tiger pada bulan Mei.

Kondisi di kamp ini sangatlah buruk. Amnesti Internasional mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut “dioperasikan oleh militer dan penghuni tidak diperbolehkan untuk meninggalkan mereka ... Para pengungsi ini bahkan tidak diijinkan untuk berbicara dengan para pekerja sukarelawan (aid worker). Tanpa monitor independen yang dapat mengunjungi kamp-kamp ini secara bebas, banyak orang yang tidak mendapat perlindungan dan beresiko dihilangkan, diculik, ditangkap semena-mena, dan mengalami kekerasan seksual.”

Ratusan pengungsi Tamil yang putus asa, yang mencoba untuk lari dari kondisi yang tidak manusiawi ini, telah mempertaruhkan jiwa mereka di lautan lepas di atas kapal untuk mencari suaka di Australia. Selama berminggu-minggu, lebih dari 250 orang Tamil telah terdampar di sebuah kapal di Merak, Indonesia. 68 lainnya di kapal bea cukai Australia Oceanic Viking di Tanjung Pinang, Indonesia. Kapal mereka dicegat oleh pemerintah Indonesia dalam perjalanannya ke Australia setelah perdana menteri Australia Kevin Rudd menelepon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak pemerintahannya untuk mencegah perahu ini ke Australia.

Pemerintah Rudd telah menolak memberikan suaka kepada rakyat Tamil yang tertindas ini dan pemerintahan Indonesia telah memainkan peran sebagai polisi perbatasan untuk mereka. Akan tetapi, buruh Australia telah menunjukkan sebuah sikap yang berbeda; buruh kapal, buruh tambang, dan buruh dok memberikan bantuan sebesar 10.000 dolar kepada para pengungsi Tamil, menunjukkan solidaritas kelas pekerja kepada saudara-saudari mereka. Buruh Indonesia juga telah menunjukkan solidaritas mereka dengan KASBI, salah satu federasi serikat buruh di Indonesia, yang mengorganisasi sebuah kampanye untuk membantu perjuangan para pencari suaka ini.

Di bawah ini kami terbitkan sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh organisasi-organisasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia yang mengutuk tindakan tidak berprikemanusiaan ini terhadap para pencari suaka Tamil dan menuntut hak suaka mereka diakui. Militan sepenuhnya mendukung pernyataan bersama ini dan tuntutan-tuntutan yang terkandung di dalamnya.

Kami juga terbitkan disini sebuah surat seruan dari 255 pencari suaka Tamil yang telah terdampar di pelabuhan Merak selama berminggu-minggu.


Biarkan Pengungsi Tamil Masuk: Pernyataan Bersama dari Indonesia, Malaysia, dan Australia

Statement Bersama: Hormati Hak Asasi Manusia – Bebaskan Para Pengungsi! Tolak “Solusi Indonesia” Buatan Australia! Biarkan Para Pencari Suaka Datang!

Statement Bersama oleh Australian Socialist Alliance; Socialist Party (Australia); Parti Sosialis Malaysia (PSM); Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT), Malaysia; Committee for a Workers International (CWI) Malaysia; Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP); Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS); Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI); Socialist Worker New Zealand; Socialist Alternative Australia; Partido Lakas ng Masa, Philipina; Transform Asia, Philipina; Labour Party Pakistan; Resistance, Australia; dan Militan, Indonesia

5 November 2009 – Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia telah dibuang ke laut oleh pemerintah Australia, Indonesia dan Malaysia ketika mereka menolak gelombang baru pencari suaka Tamil yang melarikan diri menghindari perang dan penindasan di Sri Lanka dan malahan mengancam mereka seperti kriminal.

Pemerintah Australia adalah satu-satunya pemerintahan, dari ketiga pemerintahan diatas, yang telah menandatangani Konvensi PBB tahun 1951 berkaitan dengan Status Pengungsi namun menolak menjalankan kewajibannya untuk pencari suaka dibawah konvensi tersebut.

Telah berbulan-bulan, lebih dari 250 orang berbahasa Tamil, termasuk anak-anak berada dalam kondisi menyedihkan di sebuah kapal di Merak, Indonesia. Sebanyak 68 orang pencari suaka Tamil lainnya, termasuk anak-anak berada dalam kapal bea cukai Australia Oceanic Viking di Tanjung Pinang, Indonesia. Kedua kelompok tersebut menolak meninggalkan perahu mereka karena takut pemerintah Indonesia akan memenjarakan mereka di pusat penahanan yang memiliki reputasi atas brutalitasnya dan atau mengirim mereka kembali ke masa depan yang tidak jelas di Sri Lanka. Pada tanggal 1November dilaporkan bahwa perahu pencari suaka tenggalam didekat pula Cocos, teritori Australia di Samudra Hindia, dan 12 orang hilang dikhawatirkan tenggelam.

Sementara itu 207 pencari suaka dari Sri Lanka ditahan di Pusat Penahanan Imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur, serta 108 pengungsi Sri Lanka ditahan di Pusat Penahanan Imigrasi Pekan Nanas di Johor, Malaysia. Malaysia adalah sebuah titik transit dan Negara dengan pencari suaka permanen dari puluhan ribu pengungsi dari Negara-negara seperti Burma dan Sri Lanka.

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Buruhnya adalah “manusiawi” namun “tegas”. Nyatanya bukanlah kedua hal itu. Pemerintahan Buruh Australia menyuap Pemerintahan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencegah perahu para pencari suaka ke Australia. “Solusi Indonesia” ini mengoutsourching kan kewajiban Australia kepada para pencari suaka ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya kepada Nauru dan Papua New Guinea atas nama “Solusi Pasifik”.

Banyak dari mereka yang mencari suaka di Australia dating dari Sri Lanka dimana komunitas Tamil menderita berpuluh-puluh tahun karena penindasan brutal ditangan berbagai pemerintahan chauvinis-nasional Sinhala. Pemerintahan Mahinda Rajapaksa melancarkan kampanye terror all-out pada tahun ini, yang mengakibatkan korban jiwa 20.000 Tamil pada bulan Mei. Sejak akhir serangan militer, lebih dari 300.000 penduduk Tamil telah dipenjara dalam kamp konsentrasi dan ditolak haknya untuk kembali ke rumah mereka. Diperkirakan sekitar 31.000 anak-anak termasuk diantara mereka yang dipenjarakan, tanpa akses layak kepada tempat tinggal, makanan dan obat-obatan.

Pemerintah Australia, seperti banyak pemerintahan di Barat dan di Asia, mendukung sepenuhnya rejim Rajapaksa sepanjang serangan besar-besarannya. Mereka lebih menyukai menjaga hubungan perdagangan, termasuk perdagangan senjata, ketimbang menghentikan pembantaian terhadap minoritas Tamil.

Kami mengutuk Pemerintahan Australia, Indonesia dan Malaysia karena tidak adanya komitmen mereka kepada persoalan humanitarian yang dihadapi oleh para pengungsi dan kami menuntut:

  1. Agar pemerintahan Negara kami menarik dukungan keuangan dan diplomatik dari pemerintah Sri Lanka hingga pemerintah Sri Lanka menutup kamp konsentrasinya dan mengijinkan penduduk Tamil yang terjebak didalam kamp-kamp untuk kembali ke rumah mereka tanpa rasa ketakutan akan represi.
  2. Agar tidak satupun pengungsi yang lari karena perang dan pengejaran dipaksa kembali ke Negara yang mereka tinggalkan.
  3. Bahwa Australia, sebagai Negara yang kaya dan berkembang yang telah mengeksploitasi Negara tetangganya yang lebih miskin segera mengembangkan program untuk puluhan ribu pencari suaka dan memainkan peran memimpin dalam membantu mengurangi penderitaan jutaan pengungsi di dunia, yang kebanyakan darinya berusaha bertahan dalam kondisi menyedihkan dalam kamp-kamp pengungsi di beberapa Negara-negara yang termasuk Negara termiskin didunia.
  4. Agar Australia mengijinkan pencari suaka yang terjebak di Indonesia datang ke Australia untuk agar klaim mereka didengar di Australia. Dan kami mengutuk pemerintahan Indonesia yang menjadi boneka dari Pemerintahan Australia dalam mencegah para pengungsi pergi ke Australia. Kerjasama dari kedua pemerintah ini adalah ancaman tidak hanya bagi para pengungsi Tamil namun untuk hak asasi manusia di region ini.
  5. Bahwa Australia harus segera menutup penjara pengungsi di Pulau Christmas dan mengijinkan para pencari suaka untuk hidup dengan bebas di Australia sementara klaim mereka diproses.
  6. Agar pemerintah Indonesia, Malaysia dan Australia menghormati hak asasi manusia dari para pengungsi, memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan dan akomodasi kepada para pengungsi selama mereka berada di teritori Indonesia dan tidak memberikan batasan bagi hak mereka untuk mencari suaka.
  7. Agar pemerintah Malaysia dan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi, membebaskan para pencari suaka di tahanan mereka dan memberikan akses penuh pada UNHCR dan kelompok-kelompok HAM.

Kami menyerukan kepada seluruh kelompok demokratik dan progresif di Indonesia, Malaysia dan Australia, serikat buruh, organisasi HAM dan organisasi hak perempuan untuk memahami seruan para pencari suaka dan untuk mendukung tuntutan kami.

Ditanda tangani oleh:

Socialist Alliance, Australia, http://www.socialist-alliance.org

Socialist Party (Australia), http://www.socialistpartyaustralia.org

Parti Sosialis Malaysia (PSM), http://www.parti-sosialis.org

Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT), Malaysia, http://www.jerit.org

Committee for a Workers International (CWI) Malaysia, http://asocialistmalaysia.blogspot.com/

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), http://Kasbiindonesia.multiply.com

Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), http://www.prp-indonesia.org

Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS), http://papernas-international.blogspot.com/

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

Socialist Worker New Zealand, http://unityaotearoa.blogspot.com

Socialist Alternative, Australia, http://www.sa.org.au/

Partido Lakas ng Masa, Philippine, http://www.masa.ph/

Transform Asia, Philippine

Labour Party Pakistan, http://www.laborpakistan.org/news22.htm

Resistance, Australia, http://www.resistance.org.au/

Militan, Indonesia, www.militanindonesia.org

 

[Jika organisasi anda ingin menambahkan namanya dalam pernyataan sikap bersama ini, mohon menulis ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ]

 


Appeal by 255 Tamil asylum seekers on boat in Merak, Indonesia

To PRP and KASBI,

We are very thankful to the PRP and KASBI who came forward to aid us. We appreciate all the work you have done so far. We would also like you to represent us in our negotiations with UNHCR and other organisations to come to a resolution of our desperate situation.

The following is our appeal:

For over 60 years Tamil-speaking people in Sri Lanka have faced and continue to face the huge repression of their rights from the Sinhala Buddhist nationalist governments. Not one international government, either from the west or from Asia, intervened on behalf of the oppressed minority to counter the attacks. The lives of thousands of ordinary Tamil-speaking people have been lost as, under the present Rajapakse government, Sinhala chauvinism has peaked.

Children have lost parents. People have lost entire families. A generation of young people has lost its future as education provision has been decimated. The suffering of Tamil-speaking people is unspeakable.

The Sri Lankan government declared that the war is over. But people around the world know and are shocked that over 250,000 people are suffering in so-called refugee camps, which are in fact torture camps. In all parts of Sri Lanka Tamil-speaking people have been arrested and killed.

We have lost our loved ones and our lives to the war. We fled Sri Lanka just to save our lives and to safeguard our future and hoped to seek refuge in Australia, a country we believed would recognise our plight.

On 11 October 2009 our boat was intercepted in international waters and brought to Merak harbour by the Indonesian Navy. From a six month old baby to a 66 year old, including a pregnant woman, we are all still in the boat. For the last two weeks we have been hoping at least one country in the world would take us.

We understand that among the people of Indonesia there are many different religions. There are over 400 languages including minority languages which are also recognised as national languages. From this we draw hope that our democratic rights would be respected.

We are dismayed to discover that efforts are being made to detain us in camps or hotels, as we have committed no crime and only seek refuge. We have been made refugees in our own country and have lost everything we had except our lives. What we seek is a country that will not detain us and will provide education and other rights for our young ones.

We feel we have no choice but to remain on the boat until the UN or any government takes a step to offer us what we so desperately need.

We are sure that there must be a country that will recognise our desperation and can grant us the very basic rights we seek.

But until then we are determined to stay in the boat.

  • We appeal to the Indonesian and Australian masses, trade unions, human rights organisations and women’s rights organisations to understand our plight and to support our demands.
  • We are appealing to all who stand against repression and for human rights to do whatever they can to help us. We especially urge the United Nations to act on our behalf.
  • We appeal to our brothers and sisters in Tamil Nadu, in Malaysia and in the Tamil-speaking diaspora around the world who have also suffered the brutality of Sri Lankan governments, to give voice to our desperate cry.